HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, melantik Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, sebagai Ketua DPD HKTI Kota Palopo. Pelantikan tersebut berlangsung bersama pelantikan para ketua HKTI kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Kepengurusan baru ini diharapkan mampu memperkuat peran HKTI dalam mendampingi petani, mendorong kemandirian, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Palopo.
Sekjen HKTI, Abdul Kadir Karding, menegaskan, HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menaungi petani. Lebih dari itu, organisasi tersebut harus hadir langsung di tengah kelompok tani dan memberikan pendampingan untuk mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada pangan.
“Kita berharap HKTI di Palopo bisa menjadi jembatan dan melakukan pendampingan bagi kelompok tani untuk mendorong swasembada pangan serta menjadikan petani mandiri dan sejahtera,” ujar Karding.
Menurutnya, salah satu agenda penting yang perlu segera dilakukan pengurus baru adalah memperkuat konsolidasi organisasi. Upaya tersebut harus dibarengi dengan pendataan anggota secara terstruktur agar HKTI memiliki basis data petani yang akurat.
Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam merumuskan program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan petani, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Selain penguatan kelembagaan, Karding juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Petani diharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang usaha.
“Penguatan kapasitas anggota harus menjadi perhatian, termasuk bagaimana petani kita mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan,” katanya.
Karding juga mendorong HKTI memperkuat kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan koperasi dan perluasan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kemitraan dengan dunia usaha.
Menurutnya, petani tidak cukup hanya dibekali kemampuan memproduksi hasil pertanian. Mereka juga membutuhkan akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan jaringan usaha agar dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi serta memperkuat posisi tawar.
Dengan demikian, HKTI diharapkan mampu menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai lembaga kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi petani.
“HKTI akan menjadi sebuah lembaga kemitraan bagi petani dalam mendorong kesejahteraan dan kemandirian petani,” kata Akhmad Syarifuddin.
Dia mengatakan, pendampingan kelompok tani menjadi salah satu fokus kepengurusan yang dipimpinnya. Pendampingan tersebut diharapkan tidak hanya membantu petani dalam kegiatan produksi, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan digitalisasi di sektor pertanian.
Menurut Akhmad, digitalisasi perlu dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi usaha tani, mempermudah akses informasi, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan daya saing petani dalam rantai usaha pertanian.
Karena itu, HKTI Palopo diharapkan dapat membangun kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak guna menjawab tantangan yang dihadapi petani, mulai dari persoalan pembiayaan hingga pemasaran hasil produksi.
Melalui kepengurusan baru ini, HKTI Palopo diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kelompok tani, pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong sektor pertanian yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Palopo. (*)
