Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (26/10/2026). Rupiah berakhir di level Rp18.135 per dolar AS, melemah 55 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp18.080 per dolar AS.
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan dalam keterangan resminya, Selasa (27/10/2026).
"Rupiah akan bergerak di kisaran Rp18.130 hingga Rp18.180 per dolar AS. Sementara itu, sepanjang pekan ini, mata uang Garuda diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.250 per dolar AS," ujarnya dalam keterangan resmi.
Dari eksternal, pergerakan dolar AS dan rupiah masih dibayangi ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Serangan kelompok Houthi Yaman yang berafiliasi dengan Iran terhadap sejumlah sasaran di Arab Saudi meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan kawasan, terutama di sekitar Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb.
Di sisi lain, upaya diplomatik yang melibatkan Qatar, Iran, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memberikan harapan bagi pasar terhadap kemungkinan meredanya ketegangan. Meski demikian, pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai keputusan untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran atau mengakhiri konflik memunculkan risiko eskalasi kembali.
Pelaku pasar juga akan mencermati pertemuan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) yang dimulai pada Selasa dan pengumuman keputusan kebijakan moneternya pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Rilis indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) inti AS pada Kamis turut menjadi perhatian karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga selanjutnya.
Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga berpotensi memperbesar risiko fiskal Indonesia. Ibrahim menyoroti posisi Indonesia sebagai importir neto minyak yang membuat kenaikan harga minyak dunia berisiko meningkatkan biaya impor energi, subsidi, serta kompensasi energi yang ditanggung pemerintah.
Kenaikan harga minyak memang berpotensi menambah penerimaan negara dari sektor migas. Namun, tambahan penerimaan tersebut dinilai belum tentu mampu mengimbangi peningkatan belanja energi, terutama jika pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi.
Tekanan terhadap anggaran juga berasal dari kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) dan pelemahan nilai tukar rupiah. Berdasarkan sensitivitas APBN 2026 yang disampaikan Ibrahim, setiap kenaikan yield SBN sebesar 0,1 poin persentase berpotensi memperlebar defisit sebesar Rp1,9 triliun. Sementara itu, depresiasi rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat menambah defisit sekitar Rp800 miliar.
Baca Juga: Rupiah Makin Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.120 Siang Ini
Baca Juga: Rupiah Terus Tertekan, BI: Kena Dampak Sentimen MSCI
Adapun kenaikan harga minyak memiliki dampak yang lebih besar terhadap keseimbangan fiskal. Setiap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi memperlebar defisit APBN hingga Rp6,8 triliun. Ibrahim menyebut ICP hingga akhir September 2026 telah mencapai US$91,9 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.
Tekanan tersebut tercermin dari realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 30 September 2026 yang mencapai Rp376,8 triliun, meningkat 54,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Kombinasi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, dan kenaikan yield SBN pun berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah serta meningkatkan risiko pelebaran defisit APBN," ujarnya.
