JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026. Ia mengatakan keputusan tersebut tetap berlaku meskipun kenaikan harga minyak mentah Indonesia berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahlil menjelaskan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini mencapai 92 dolar AS per barel. Angka tersebut melampaui asumsi ICP dalam APBN sebesar 90 dolar AS per barel sehingga pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi akan meningkat.
Baca Juga
Pertamina tak Lagi Bebas Impor BBM, Ada Mekanisme BLU
Awasi Distribusi BBM Bersubsidi, Kementerian ESDM Luncurkan Pengawal Energi untuk 3.679 SPBU
Pertamina Tambah Pasokan BBM dan Jam Operasional SPBU
"Maka pasti ada penambahan anggaran subsidi dan kompensasi, sudah pasti itu," kata tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026). Penambahan anggaran ini disiapkan guna menjaga stabilitas harga di masyarakat.
Menurut Bahlil, pemerintah harus menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan perkembangan harga minyak di pasar internasional. Kenaikan ICP di atas asumsi APBN menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Meski demikian, Menteri ESDM menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga penghujung tahun. Pemerintah akan menghitung kebutuhan tambahan anggaran tanpa membebankan kenaikan harga kepada masyarakat.
"Tapi negara Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun," tutur Bahlil. Ia menekankan agar arahan ini dijalankan secara disiplin oleh seluruh jajaran terkait.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Kondisi internasional yang belum menentu membuat Indonesia perlu memperkuat kepastian pasokan minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG).
Pemerintah telah menyiapkan perubahan mekanisme pengadaan energi melalui peraturan presiden yang baru. Aturan tersebut memungkinkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui kerja sama antarpemerintah maupun pemerintah dengan perusahaan pemasok untuk memperluas pilihan sumber energi.
Bahlil menyebut Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan bensin, termasuk Pertalite RON 90. Namun, ia memastikan cadangan BBM nasional masih memenuhi standar minimum yang berlaku.
"Kalau untuk Pertalite RON 90 itu di angka 16 sampai 18 hari. Sekarang sudah naiklah sekitar 18 hari, ya," kata Menteri ESDM.
Menurut Bahlil, cadangan jenis BBM lainnya berada di atas 20 hari. Ia juga menyebut Indonesia tidak lagi mengimpor solar karena kebutuhan bahan bakar tersebut telah dipenuhi melalui produksi dalam negeri.
Pemerintah selanjutnya akan memperkuat kerja sama pengadaan energi dengan sejumlah negara. Bahlil berencana mengunjungi India, China, dan beberapa negara lainnya untuk memastikan ketersediaan pasokan minyak serta menjajaki kontrak pembelian jangka panjang.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesinambungan pasokan energi nasional sekaligus mengantisipasi risiko gangguan distribusi akibat perkembangan geopolitik. Pemerintah juga akan menghitung kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi agar kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat berjalan hingga akhir tahun.
