Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi pelajar dan mahasiswa terjadi di berbagai negara sepanjang 2026. Mulai dari Eropa, Asia, Afrika, hingga Amerika, mereka ramai-ramai turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan.
Tuntutannya beragam, mulai dari menolak kenaikan uang sekolah dan kuliah, pemangkasan beasiswa, hingga meminta pemerintah menambah tenaga pengajar dan memperbaiki fasilitas pendidikan.
Demonstrasi terkait pendidikan antara lain terjadi di Prancis, Yunani, Argentina, Belgia, Inggris, Irlandia, Portugal, Rumania, Kanada, Selandia Baru, India, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan.
Menariknya, di beberapa negara, demonstrasi tersebut tidak lagi hanya membicarakan masalah sekolah atau kampus. Tuntutannya bahkan meluas ke persoalan ekonomi, seperti mahalnya biaya hidup, rendahnya upah, hingga buruknya pelayanan publik.
Prancis menjadi salah satu contohnya. Aksi yang awalnya dipicu keluhan mengenai kekurangan guru dan fasilitas sekolah kemudian berkembang menjadi demonstrasi yang melibatkan kelompok pekerja dan masyarakat lainnya.
Di Yunani, mahasiswa bukan hanya meminta tambahan anggaran pendidikan, tetapi juga memprotes mahalnya biaya tempat tinggal. Sementara di Argentina, aksi mahasiswa berkaitan dengan pemangkasan dana universitas di tengah kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai mengapa pendidikan bisa menjadi persoalan yang begitu sensitif hingga mendorong generasi muda turun ke jalan.
Bagi banyak keluarga, pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki taraf hidup. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang diharapkan memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan Education at a Glance 2026 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pekerja lulusan pendidikan tinggi rata-rata memperoleh penghasilan 54% lebih besar dibandingkan pekerja dengan pendidikan tertinggi setara sekolah menengah atas.
Besarnya manfaat pendidikan cukup menjelaskan mengapa semakin banyak masyarakat berusaha melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
OECD mencatat proporsi penduduk berusia 25-34 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi meningkat dari 42% pada 2015 menjadi 49% pada 2025.
Namun, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mahasiswa dan keluarganya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Apalagi, tidak semua negara menyediakan pendidikan tinggi secara gratis. Ada yang membebankan uang kuliah cukup besar, sementara negara lainnya memberikan subsidi atau bantuan dengan syarat tertentu.
Di Inggris, misalnya, batas maksimum uang kuliah untuk program sarjana penuh waktu di England mencapai £9.790 per tahun akademik 2026/2027 bagi perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan.
Sementara di Belgia, mahasiswa Université libre de Bruxelles memprotes kenaikan uang kuliah dengan tarif penuh dari €835 menjadi €1.194 per tahun, atau naik sekitar 43%. Meski begitu, mahasiswa tertentu masih bisa mendapatkan tarif lebih rendah hingga pembebasan biaya.
Perbedaan biaya tersebut juga tidak lepas dari seberapa besar bantuan yang diberikan pemerintah untuk membiayai pendidikan.
OECD mencatat bahwa pada 2023, pemerintah negara-negara anggotanya rata-rata menanggung 68% pengeluaran pendidikan tinggi untuk jenjang sarjana hingga doktoral. Sisanya berasal dari sumber swasta dan internasional.
Namun, porsi yang ditanggung pemerintah ternyata berbeda cukup jauh di setiap negara.
Di Inggris, misalnya, pemerintah hanya membiayai 21% pengeluaran pendidikan tinggi pada jenjang tersebut. Sebaliknya, di Belgia dan Rumania, pemerintah menanggung lebih dari 80%.
Artinya, biaya pendidikan tidak selalu sepenuhnya ditanggung negara. Sebagian juga harus dibiayai masyarakat, termasuk melalui uang kuliah dan berbagai bentuk pembayaran lainnya.
OECD sendiri mencatat bahwa rumah tangga secara langsung menanggung rata-rata 19% dari total pengeluaran pendidikan tinggi.
Kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi keluarga yang penghasilannya terbatas. Sebab, ketika biaya pendidikan semakin besar, kesempatan untuk melanjutkan kuliah juga bisa semakin sulit dijangkau.
Bukan Cuma Uang Kuliah, Biaya Hidup Juga Jadi MasalahMasalah yang dihadapi mahasiswa ternyata tidak berhenti pada besarnya uang kuliah.
Selama menjalani pendidikan, mereka juga harus membayar tempat tinggal, makanan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan belajar sehari-hari.
Pengeluaran tersebut bisa menjadi beban yang cukup besar, terutama bagi mahasiswa yang harus tinggal jauh dari keluarganya.
Kondisi ini terlihat di Irlandia.
Berdasarkan panduan Technological University Dublin (TU Dublin) untuk tahun akademik 2026/2027, mahasiswa yang tinggal jauh dari rumah diperkirakan membutuhkan uang sekitar €11.878 hingga €19.928 selama sembilan bulan tahun akademik.
Jumlah tersebut sudah mencakup kontribusi pendidikan dan berbagai kebutuhan hidup.
Menariknya, biaya tempat tinggal menjadi salah satu pengeluaran terbesar. TU Dublin memperkirakan mahasiswa harus menyediakan sekitar €5.031 hingga €13.081 hanya untuk akomodasi selama sembilan bulan, tergantung tempat tinggal yang dipilih.
Besarnya pengeluaran tersebut tentu bisa menjadi persoalan bagi mahasiswa, terlebih jika bantuan pendidikan dan uang yang diberikan keluarga tidak mencukupi.
Presiden Serikat Mahasiswa Munster Technological University, Cian McGrath, bahkan menilai mahalnya biaya telah menjadi salah satu hambatan terbesar bagi mahasiswa untuk memperoleh pendidikan.
"Hambatan terbesar mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan bukan lagi ujian kelulusan sekolah, melainkan biaya yang harus mereka bayar," ujar McGrath, dikutip dari Irish Examiner, 24 September 2026.
Persoalan serupa juga terlihat di Yunani.
Meskipun negara tersebut pada umumnya menyediakan pendidikan sarjana gratis di universitas negeri, mahasiswa tetap harus menghadapi mahalnya biaya tempat tinggal.
Mengutip Le Monde, harga sewa rumah dalam satu dekade terakhir telah melonjak lebih dari 115% di Athena dan 93% di Thessaloniki.
Tidak mengherankan jika mahalnya biaya tempat tinggal ikut menjadi tuntutan para mahasiswa yang turun ke jalan di Yunani.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan gratis sekalipun belum tentu membuat mahasiswa terbebas dari masalah keuangan.
Sebab, tanpa uang yang cukup untuk membayar tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan sehari-hari, mahasiswa tetap bisa kesulitan melanjutkan pendidikan.
Kekecewaan Bukan Hanya karena Biaya, tetapi Juga Kualitas PendidikanSelain mahalnya biaya, persoalan lain yang membuat pelajar dan mahasiswa resah adalah kualitas pendidikan yang mereka terima.
Tentu saja, mereka berharap bisa belajar dengan fasilitas yang layak, tenaga pengajar yang cukup, dan layanan pendidikan yang memadai.
Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.
Di Prancis, misalnya, demonstrasi pelajar bermula dari keluhan mengenai kekurangan guru, fasilitas sekolah yang kurang memadai, serta kondisi belajar yang dinilai belum memenuhi kebutuhan mereka.
Persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pemerintah menyediakan anggaran pendidikan.
Menariknya, ketika kebutuhan untuk memperbaiki kualitas pendidikan terus berkembang, porsi anggaran yang dikeluarkan pemerintah terhadap ukuran perekonomian justru tidak ikut meningkat.
Laporan OECD menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di negara-negara anggotanya turun dari 4,4% produk domestik bruto (PDB) pada 2015 menjadi 4,2% pada 2023.
Penurunannya memang hanya 0,2 poin persentase. Namun, hal ini menunjukkan bahwa dalam delapan tahun, porsi perekonomian yang digunakan untuk membiayai pendidikan justru semakin kecil.
Kondisi serupa juga terlihat di tingkat global. UNESCO mencatat bahwa dari 159 negara yang memiliki data pembanding, sebanyak 54% mengalami penurunan porsi belanja pendidikan terhadap PDB sepanjang 2015-2023.
Meski begitu, penurunan persentase terhadap PDB tidak selalu berarti anggaran pendidikan benar-benar dipangkas. Nilai anggaran masih bisa bertambah, tetapi pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, besarnya uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai setiap siswa dan mahasiswa juga ternyata berbeda jauh antarnegara.
Pada 2023, misalnya, pemerintah Yunani mengeluarkan sekitar US$4.499 per mahasiswa untuk jenjang sarjana hingga doktoral. Jumlah tersebut hanya sekitar 27% dari rata-rata OECD yang mencapai US$16.405.
Sementara di Belgia, pengeluaran pemerintah untuk jenjang yang sama mencapai US$22.333 per mahasiswa, atau hampir lima kali lipat dibandingkan Yunani.
Memang, pengeluaran yang lebih besar belum tentu langsung menghasilkan pendidikan yang lebih baik.
Namun, keterbatasan anggaran bisa membuat sekolah dan perguruan tinggi kesulitan menyediakan fasilitas maupun tenaga pengajar yang mencukupi.
Persoalan tenaga pengajar tersebut juga menjadi perhatian di Irlandia.
Data OECD menunjukkan bahwa rasio mahasiswa terhadap tenaga pengajar di negara tersebut mencapai 19 banding 1 pada 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata OECD sebesar 15 banding 1.
Sekretaris Jenderal Irish Federation of University Teachers (IFUT), Frank Jones, mengingatkan bahwa kondisi tersebut bisa memberikan tekanan terhadap mahasiswa maupun tenaga pengajar.
"Ketika jumlah tenaga pengajar tidak mampu mengimbangi jumlah mahasiswa, tekanan akan dirasakan oleh kedua belah pihak," ujar Jones dalam pernyataannya pada 29 September 2026.
Dengan demikian, persoalan yang dihadapi pelajar dan mahasiswa bukan hanya soal berapa besar uang yang harus dibayar, tetapi juga apakah pendidikan yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan.
Mengapa Keresahan Itu Akhirnya Berubah Menjadi Demonstrasi?Berbagai persoalan tersebut membantu menjelaskan mengapa pendidikan bisa menjadi sumber keresahan di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Ketika uang kuliah naik, mahasiswa harus menyiapkan biaya tambahan. Ketika beasiswa dipangkas, mereka yang bergantung pada bantuan tersebut bisa kesulitan membayar kebutuhan pendidikan.
Begitu pula ketika sekolah kekurangan guru atau fasilitasnya tidak memadai. Pelajar dan orang tua tentu khawatir kondisi tersebut akan memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima.
Persoalan ini menjadi semakin besar karena dampaknya tidak hanya dirasakan satu atau dua orang, tetapi bisa dialami banyak pelajar dan mahasiswa secara bersamaan.
Sekolah dan kampus juga menjadi tempat mereka berkumpul, bertukar informasi, serta menyampaikan keluhan melalui organisasi pelajar maupun mahasiswa.
Ketika masalah yang sama terus dirasakan dan penyelesaiannya dinilai belum memadai, keresahan tersebut dapat berkembang menjadi tuntutan bersama yang disampaikan melalui demonstrasi.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(evw/luc)
