Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memutuskan menunda pemberlakuan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga 2028. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menjelaskan kebijakan itu diambil karena banyak pengusaha belum siap.
"Jadi banyak pengusaha yang belum siap," kata Haikal Hasan kepada Metrotvnews.com, Senin, 26 Oktober 2026.
Babe Haikal, sapaan Haikal Hasan, menegaskan lembaganya sudah siap untuk menjalankan program sertifikasi halal bagi UMKM. Namun, banyak penguasa belum siap dengan berbagai alasannya.
"BPJPH siap 100 persen. Namun pengusaha yang belum siap, ada belum siap halal lah istilahnya. Masing-masing pengusaha punya alasan, ada alasan bahan baku dari luar negeri, ada yang alasan bahan baku dalam negeri, ada yang alasannya berbagai macam alasan. Namun, BPJPH sudah siap. Itu intinya," tegas Babe Haikal.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan. Dok. BPJPH
Baca Juga :
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028
Babe Haikal mengapresiasi keputusan Presiden menunda program sertifikasi halal bagi UMKM. Dia menilai keputusan itu diambil Presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
