Jakarta, tvOnenews.com — Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) tengah merencanakan realisasi paspor gratis, pengelolaan sampah, serta pendataan kebutuhan jembatan dan air bersih.
Dalam upaya realisasinya, Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut meminta para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mengidentifikasi persoalan operasional perbatasan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Menurutnya langkah tersebut dibutuhkan guna merumuskan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujar Maruli, Jakarta, Selas (27/10/2026).
- Istimewa
- Istimewa
Maruli turut memaparkan dalah satu persoalan yang menjadi perhatian pihaknya ialah akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Ia mengaku tengah merencanakan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli.
Selain akses dokumen perjalanan, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN.
Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Maruli juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar.
Di sisi lain, Maruli meminta para Kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di daerah terpencil terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan akses infrastruktur.
“Penambahan daerah terpencil ini juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan-masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Karenanya, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di wilayah masing-masing.
Pendataan ini diperlukan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia secara khusus menyoroti pembangunan jembatan sederhana dengan panjang sekitar 15 meter yang berpotensi dikerjakan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” pungkasnya. (raa/amr)
