Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aksi demonstrasi yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda dijadwalkan bergulir pada Rabu (28/10/2026) mulai pukul 10.00 WIB.
Guna mengantisipasi potensi kemacetan, Polda Metro Jaya memberlakukan penyesuaian arus lalu lintas yang bersifat situasional di sejumlah titik aksi.
Berdasarkan pengumuman resmi dari akun Instagram @tmcpoldametro, setidaknya ada empat titik utama yang menjadi lokasi berkumpulnya massa di Jakarta Pusat, yaitu Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, kawasan Monas, serta Tugu Tani.
“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional,” demikian bunyi keterangan tertulis akun tersebut.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar mencari jalur alternatif, menghindari area-area yang dilalui massa, menyesuaikan jadwal perjalanan, serta senantiasa mengikuti petunjuk dari petugas kepolisian di lapangan.
Informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas juga bisa dipantau secara berkala melalui akun media sosial @tmcpoldametrojaya.
Tuntutan Komite Sadar di Bundaran HIDemonstrasi ini dimotori oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) yang memusatkan aksinya di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang digelar pada 20 Oktober lalu.
Namoradiarta Siahaan selaku perwakilan Komite Sadar menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dan berhenti memosisikan masyarakat sekadar sebagai objek dalam tata kelola pemerintahan.
“Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” ujar Namoradiarta.
Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan janji politik dalam Asta Cita melalui aksi nyata, bukan sekadar retorika belaka.
Menurutnya, konstitusi UUD 1945 secara jelas menggariskan kewajiban negara untuk melindungi dan menyejahterakan segenap bangsa Indonesia.
Dalam aksi kali ini, Komite Sadar membawa lima poin tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
-
Menetapkan status bencana nasional, menindak tegas korporasi yang terbukti bertanggung jawab, serta merampungkan integrasi tata kelola lahan.
-
Mengoptimalkan APBN untuk kesejahteraan rakyat sekaligus menghentikan pemborosan anggaran demi kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.
-
Menurunkan biaya pendidikan serta menjamin pemerataan akses terhadap layanan-layanan dasar.
-
Menghentikan kriminalisasi hukum dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, serta memberantas praktik KKN secara tuntas.
-
Memulihkan kebebasan berpendapat, menyeret para pelanggar HAM ke meja hijau, dan menghentikan militerisasi di ruang sipil. []
