JAKARTA, DISWAY.ID - Meningkatkan kualitas belajar mengajar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, berbagai program telah digelar oleh pemerintah, termasuk revitalisasi sekolah di berbagai penjuru Tanah Air.
Selain itu juga pemasangan ratusan ribu panel layar pintar atau Interactive Flat Panel (IFP), hingga peningkatan tunjangan profesi dan insentif bagi guru.
Sepanjang 2026, program revitalisasi pemerintah terus diperluas hingga menjangkau 35.769 hingga 71.744 satuan pendidikan yang mencangkup mencakup PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, serta madrasah.
Adapun program revitalisasi mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah yang menyampaikan jika pembaruan fasilitas sekolah memberikan suasana suasana belajar yang lebih nyaman sekaligus meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
“Adanya wajah baru sekolah ini menambah semangat belajar anak-anak. Mereka sangat menikmati gedung baru yang megah ini. Fasilitas yang sekarang juga jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, terutama dari sisi kenyamanan,” papar Rianti selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Pekayon 05.
Ia berharap, fasilitas yang semakin memadai dapat mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi, baik dibidang akademik maupun non akademik.
“Dengan adanya fasilitas dan wajah baru sekolah ini, harapannya anak-anak dapat meningkatkan prestasi, baik akademik maupun non akademik, karena fasilitas yang tersedia sekarang sangat menunjang,” tambahnya.
BACA JUGA:Susunan Upacara Hari Sumpah Pemuda 2026 Resmi Kemenpora, Acuan untuk Sekolah dan Instansi
Hal senada juga disampaikan oleh Dewi yang merupakan orang tua siswa SDN Pekayon 05.
Menurut Dewi, pembaruan fasilitas sekolah yang lebih lengkap memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi anak-anak.
“Saya merasa senang karena fasilitas sekolah saat ini jauh lebih baik, lebih memadai, dan sangat lengkap. Anak-anak jadi lebih semangat untuk belajar dan harapannya kelak bisa meningkatkan prestasinya,” ungkap Dewi.
Panel layar pintar mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi menjadi sarana bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih interaktif.-dok disway-
Revitalisasi sekolah menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan.
Sepanjang 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah selesai direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun.
Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah. Dengan demikian, realisasi revitalisasi mencapai sekitar 154,9 persen dari target yang ditetapkan, atau lebih tinggi 5.727 sekolah.
Perbaikan sarana pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.
Saat meninjau langsung proses revitalisasi di SMAN 7 Pontianak dan SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan jika program ini diarahkan untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi murid serta guru.
“Revitalisasi ribuan satuan pendidikan tahun ini sebagai wujud komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menargetkan ribuan satuan pendidikan tahun ini untuk memperbaiki mutu dan kualitas pembelajaran anak bangsa di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Mu’ti.
Pentingnya penyediaan ruang belajar yang layak untuk mendukung proses pembelajaran ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto.
“Ruang kelas yang aman dan nyaman adalah prasyarat pembelajaran efektif,” ungkap Dirjen Gogot Suharwoto.
Menurut Dirjen Gogot Suharwoto, penyediaan sarana dan prasarana yang layak menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Oleh karena itu, pelaksanaan revitalisasi di setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan sekolah dan kualitas hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh murid dan warga sekolah,” tambahnya.
Melalui program ini, Kemendikdasmen mendorong tersedianya lingkungan belajar yang lebih layak di berbagai wilayah Indonesia.
BACA JUGA:Kejar Sekolah Layak, Kemendikdasmen Revitalisasi 54 Gedung Sekolah di Depok
Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Selain revitalisasi, pemerintah juga terus mendorong dalam penambahan panel layar pintar atau Interactive Flat Panel (IFP) di sekolah hingga 1 juta panel secara nasional dengan target penambahan 2-3 unit IFP untuk setiap sekolah di 2026.
Diketahui pada fase awal 2025, pemerintah telah mendistribusi ke lebih dari 288.000 IFP ke seluruh Indonesia, di mana setiap sekolah mendapat 1 unit.
Ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran bagi siswa dan guru.
Dalam menunjang proses pembelajaran, digitalisasi pendidikan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan dukungan teknologi dalam proses pembelajaran.
Pada 2025, sebanyak 288.865 panel layar pintar atau Interactive Flat Panel (IFP) telah terpasang di sekolah.
Untuk 2026, anggaran program terkait meningkat dari Rp33,5 triliun pada 2025 menjadi Rp64 triliun.
Namun, pemanfaatan teknologi pendidikan juga perlu ditunjang kesiapan guru, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan penggunaan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.
Kehadiran teknologi ini menurut Defi Kamilia selaku Guru Matematika SMP Negeri 6 Mataram mendorong siswa untuk lebih analitis dalam menjawab soal saat menjalani Tes Kemampuan Akademik atau TKA.
“Kami menyiapkan latihan dan pengayaan karena model soal TKA berbasis numerasi dengan berbagai konteks. Siswa harus terbiasa menganalisis menjawab soal pilihan ganda kompleks dan kategori,” jelasnya.
Defi menambahkan bahwa persiapan telah dilakukan sejak awal tahun melalui penyusunan soal bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta pemanfaatan berbagai sumber, termasuk simulasi TKA dari Kemendikdasmen.
Hal senada disampaikan oleh salah satu siswa SMP Negeri 6 Mataram, Pande yang mengikuti TKA dan pembelajaran menggunakan IFP.
BACA JUGA:Intip Fasilitas 5 Sekolah yang Bersolek Usai Direvitalisasi Brantas Abipraya, Dilengkapi Papan Tulis Digital
“Belajar dengan IFP lebih menyenangkan dan membantu untuk menjawab soal TKA. Kami juga jadi terbiasa menggunakan teknologi, karena TKA dikerjakan dengan laptop,” ungkapnya.
Menurut Pande soal TKA berbentuk cerita dan menguji kemampuan berpikir logis, sehingga menuntut pemahaman yang lebih mendalam.
Naiknya Tunjangan Profesi Guru Non-ASN dan Insentif Guru Honorer Naik
Peningkatan kesejahteraan guru menjadi bagian lain dari agenda perbaikan pendidikan. Pada 2026, tunjangan profesi guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Tunjangan tersebut ditransfer langsung ke rekening guru. Skema ini memberikan mekanisme penyaluran langsung kepada penerima sesuai ketentuan program yang berlaku.
Kenaikan tunjangan profesi tersebut diharapkan dapat mendukung kesejahteraan guru non-ASN dalam menjalankan tugas pendidikan.
Selain tunjangan profesi guru non-ASN, pemerintah juga meningkatkan insentif bagi guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan.
Kenaikan sebesar Rp100 ribu per bulan tersebut merupakan bagian dari kebijakan dukungan bagi tenaga pendidik.
Besaran insentif ini perlu dibedakan dari tunjangan profesi karena keduanya merupakan komponen dukungan dengan kategori penerima dan ketentuan yang dapat berbeda.
Informasi mengenai persyaratan, mekanisme penyaluran, dan jadwal pencairan tetap perlu mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan dan kesejahteraan guru, termasuk bagi guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
BACA JUGA:Pramono Revitalisasi 19 Sekolah di 2025, Anggarannya Tembus Rp876 Miliar
“Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai kebijakan, termasuk penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru yang telah memenuhi persyaratan,” papar Nunuk.
“Kami memahami masih ada tantangan yang dihadapi para guru di berbagai daerah, namun negara hadir dan terus bekerja agar kesejahteraan guru semakin baik dari waktu ke waktu,” tambah Nunuk.
Tunjangan ini langsung dirasakan manfaatnya Yustina Yuniarti, Guru SD Kristen Wukur dari kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Yustina mengaku telah merasakan langsung manfaat dari tunjangan profesi guru yang diterimanya.
“Saya bersyukur karena sudah menerima tunjangan profesi guru sejak Januari 2025 hingga sekarang. Tunjangan ini sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tunjangan ini juga saya gunakan untuk membantu orang tua membiayai kuliah adik-adik saya,” ujarnya.
“Kami para guru sangat merasakan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Bapak Abdul Mu’ti, atas pemberian tunjangan profesi guru bagi kami para pendidik,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menjalankan program beasiswa pendidikan D4/S1 dengan kuota 150 ribu penerima pada 2026, di mana program ini ditujukan bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.
Program beasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik.
Kesempatan melanjutkan pendidikan diharapkan dapat membantu guru memenuhi kebutuhan kualifikasi sekaligus memperkuat kapasitas profesional dalam kegiatan pembelajaran.
Guru yang berminat mengikuti program perlu memeriksa persyaratan, jadwal pendaftaran, dan mekanisme seleksi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi pendidikan terkait.
Kebijakan lain yang menjadi perhatian tenaga pendidik adalah rencana pengalihan status 240 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes, mulai Januari 2027.
Rencana tersebut menjadi bagian dari agenda penataan status kepegawaian guru. Meski demikian, pelaksanaannya perlu mengacu pada keputusan resmi, ketentuan kepegawaian, dan mekanisme administrasi yang ditetapkan pemerintah.
Guru yang termasuk dalam kelompok sasaran perlu mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang untuk mengetahui tahapan pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
Perbaikan Pendidikan Mencakup Infrastruktur, Teknologi, dan Kesejahteraan Guru
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa agenda perbaikan pendidikan mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari revitalisasi bangunan sekolah, penyediaan perangkat digital, peningkatan kualifikasi akademik guru, hingga dukungan kesejahteraan dan penataan status kepegawaian.
Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah perangkat yang disediakan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kesiapan sekolah, pelaksanaan kebijakan, dan manfaat yang dirasakan guru serta peserta didik.
Pemantauan terhadap realisasi program, mekanisme penyaluran bantuan, dan pelaksanaan kebijakan menjadi penting agar berbagai upaya perbaikan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Dengan demikian, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan tunjangan, beasiswa D4/S1, dan rencana penataan guru PPPK menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang perlu terus dipantau perkembangannya berdasarkan data dan pengumuman resmi pemerintah.
