SINGAPURA -- Singapura memperluas kerja sama energi lintas negara dengan membuka peluang impor listrik rendah karbon hingga 1,3 gigawatt (GW) melalui sejumlah proyek yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transisi menuju emisi nol bersih.
Chief Executive Energy Market Authority (EMA) Singapura Puah Kok Keong mengatakan, EMA telah memberikan persetujuan bersyarat untuk pengembangan fasilitas impor listrik rendah karbon dari dan melalui negara-negara tetangga. Proyek tersebut mencakup pasokan listrik dari energi angin lepas pantai Vietnam serta energi surya dan angin yang dilengkapi penyimpanan energi dari Semenanjung Malaysia.
Baca Juga
Singapura Targetkan Kapasitas Energi Surya 4 GWp pada 2035
Perselisihan Indonesia dan Singapura Berisiko Rugikan Ekonomi
Indonesia-Singapura Perkuat Kerja Sama Penanganan Karhutla, Bahas Satgas Bersama
Dalam sambutannya di Singapore International Energy Week (SIEW) 2026 Insight, Puah mengatakan proyek tersebut memperluas pilihan sumber dan jalur impor listrik rendah karbon bagi Singapura. Inisiatif itu juga melanjutkan perkembangan kerja sama pada Agustus 2026, ketika EMA memberikan persetujuan bersyarat kepada Petrobras untuk dua proyek impor listrik rendah karbon dengan total kapasitas 900 megawatt (MW) dari Johor, Malaysia.
"Ini memberikan momentum kuat bagi upaya kami memperkuat konektivitas energi dengan Malaysia dan berkontribusi terhadap upaya mewujudkan jaringan listrik ASEAN pada 2045," kata Puah, Rabu (28/10/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain mengembangkan proyek impor listrik, Singapura dan Malaysia tengah melakukan survei kelautan untuk menentukan jalur interkoneksi listrik bawah laut kedua yang direncanakan memiliki kapasitas hingga 2,1 GW. Survei tersebut ditargetkan selesai sekitar akhir dekade ini.
Kedua negara juga membentuk kelompok kerja bersama pertama untuk menyelaraskan statistik sertifikat energi terbarukan atau renewable energy certificates (REC) lintas batas. Kelompok kerja ini akan mengeksplorasi harmonisasi metode pelacakan dan pencatatan REC agar perusahaan memiliki kepastian lebih besar dalam menggunakan sertifikat tersebut untuk memenuhi kebutuhan portofolio listrik berkelanjutan mereka.
Puah menekankan, penguatan konektivitas energi regional tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penyelarasan regulasi, koordinasi antarpemerintah, dan kepastian investasi.
Singapura dan Amerika Serikat, misalnya, telah menyelesaikan fase kedua studi bersama mengenai kontingensi konektivitas energi regional di Asia Tenggara. Studi tersebut menyoroti pentingnya harmonisasi proses perizinan dan regulasi, penguatan koordinasi regional, serta pengembangan pengaturan perdagangan listrik lintas negara yang inovatif dan bersih.
Di tingkat ASEAN, pembahasan mengenai pedoman hukum dan regulasi untuk pembangunan kabel listrik bawah laut juga terus berlangsung melalui Protokol Kabel Listrik Bawah Laut ASEAN.
Menurut Puah, infrastruktur tersebut sangat penting bagi Asia Tenggara yang memiliki karakter geografis kepulauan. Kabel listrik bawah laut dapat menjadi penghubung utama antarsistem kelistrikan negara-negara di kawasan, sekaligus meningkatkan ketahanan pasokan energi regional.
Kerangka kerja yang jelas, katanya, akan memberikan stabilitas regulasi dan meningkatkan kepercayaan investor sehingga ambisi integrasi jaringan listrik ASEAN dapat diwujudkan.
"Ini merupakan pekerjaan mendasar yang tidak selalu menjadi berita utama. Namun, tanpa hal-hal tersebut, berbagai inisiatif energi regional tidak akan berjalan," ujarnya.
Di tengah upaya memperluas pasokan energi rendah karbon, Singapura juga terus mengkaji tenaga nuklir sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan. Puah menegaskan, pemerintah Singapura belum mengambil keputusan untuk menerapkan tenaga nuklir.
