Pertemuan mendadak Menteri Luar Negeri Singapura dengan Presiden Prabowo Subianto menandai deeskalasi ketegangan bilateral terkait polemik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lintas negara serta kebijakan pemangkasan ekspor gas Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai pertemuan tersebut sebagai respons atas ketegasan Presiden Prabowo dalam mengamankan sumber daya alam (SDA) nasional. Menurutnya, isu karhutla sekadar pintu masuk bagi Indonesia untuk mempertegas kemandirian pengelolaan energi.
"DPR mendorong kedaulatan energi dijaga utuh sesuai Pasal 33 UUD 1945. Pertemuan ini menjadi pintu awal perbaikan hubungan bilateral yang lebih menguntungkan Indonesia tanpa mengurangi kedaulatan negara," tegas Oleh Soleh dalam program Primetime News Metro TV, dikutip Kamis, 29 Oktober 2026.
Baca Juga :
Senada, Pakar Geopolitik dan Keamanan Nasional, Wibawanto Nugroho Widodo, memandang manuver diplomasi ini sebagai pergeseran menuju strategic statecraft. Sebab, keterikatan kawasan antara Indonesia dan Singapura menuntut penyelesaian masalah secara damai.
"Indonesia tidak perlu memilih antara kedaulatan negara dan kerja sama, keduanya harus dijaga. Kesepakatan Joint Task Force karhutla harus diwujudkan melalui integrasi informasi, penegakan hukum yang adil, serta pemulihan kepercayaan bilateral," ujar Wibawanto.
Meski demikian, kedua pihak sepakat bahwa Pemerintah Indonesia harus tetap mempertahankan daya tawar diplomatik dan memperkuat otonomi strategis dalam setiap kebijakan energi maupun infrastruktur kawasan.
