Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji buka suara terkait wacana pencabutan insentif bebas ganjil genap (gage) bagi mobil listrik di Jakarta apabila jumlahnya telah melampaui 30%. Dikabarkan, wacana ini mengemuka setelah dilontarkan oleh Ketua Umum Periklindo M Moeldoko.
Sarmuji mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi terkait usulan tersebut sebelum memutuskan apakah insentif nonfiskal bagi kendaraan listrik perlu dipertahankan atau dicabut.
"Nanti PERIKLINDO (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) akan audiensi dengan kita, kita akan dengarkan lebih lengkap apa aspirasinya. Terus kita akan timbang juga apakah insentif itu patut dilepas apa enggak," ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).
Ia mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai dampak dari pencabutan insentif tersebut. Itu termasuk keuntungan dan kerugiannya bagi industri kendaraan listrik.
"Dan apa keuntungan dan kerugiannya kalau insentif yang bersifat nonfiskal itu dilepas atau dicabut. Kita akan dengarkan persis alasannya," jelasnya.
Sarmuji juga menyinggung peluang pemberian insentif bagi kendaraan hybrid tertentu, khususnya plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV). Menurutnya, kedua jenis kendaraan tersebut memiliki potensi menghemat konsumsi bahan bakar sehingga dapat membantu mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Ya hybrid tertentu ya. Plug-in dan apa kemarin? Yang range? REEV. Karena itu betul-betul hemat bahan bakar sehingga berpotensi mengurangi subsidi BBM kita dan menciptakan lingkungan yang lebih bagus," katanya.
Meski demikian, Sarmuji belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan kepada kendaraan hybrid tersebut. Pemerintah masih perlu mempertimbangkan kebijakan insentif kendaraan elektrifikasi, baik dari sisi dukungan terhadap industri otomotif maupun manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan.
(dce)
