Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut sekitar 30-40 persen aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat. Mengutip taksiran Bank Dunia, Hashim menyebut nilai aktivitas ekonomi yang tidak tercatat mencapai angka Rp 10 ribu triliun.
“Berarti, ada kurang lebih Rp 10 ribu triliun yang tidak tercatat,” ungkap Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10).
Menurut Hashim aktivitas ekonomi yang tidak tercatat itu antara lain berasal dari transaksi sehari-hari yang dilakukan secara tunai tanpa kuitansi. Ia mencontohkan pembayaran jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan serta jasa pijat yang digunakan istrinya setiap dua minggu.
Hashim mengatakan transaksi semacam itu tidak disertai kuitansi sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen tidak dipungut. Kalau transaksi serupa yang terjadi dalam skala besar turut diperhitungkan, nilai aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dapat mencapai angka yang signifikan.
“Kalikan ratusan juta dan sebagian-sebagian jumlahnya, termasuk mungkin warung tegal, beauty salon, semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp 10 ribu triliun,” ujarnya.
Hashim menilai besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat turut memengaruhi posisi Indonesia dalam perekonomian global. Padahal, ia berpendapat Indonesia berpotensi berada di peringkat ke-11 atau ke-12 ekonomi terbesar dunia.
Ia pun menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang disebutnya masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Ia menyebut penerimaan negara Indonesia saat ini sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang tercatat.
Penerimaan negara disebutnya lebih rendah dibandingkan Kamboja yang memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen, India 20 persen, dan sejumlah negara di Afrika sebesar 16 persen.
“Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara yang lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah 6 persen. Enam persen dari yang tercatat adalah berapa? Rp 1.500 triliun, bukan?” kata Hashim.
Tambahan penerimaan tersebut disebut Hashim dapat memperbaiki kondisi fiskal pemerintah. Ia membandingkannya dengan defisit APBN yang disebutnya berada di kisaran Rp 500 triliun sampai dengan Rp 600 triliun.
“Kalau aparat kita, pajak dan bea cukai, bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp 900 triliun, betul?” katanya.
Hashim melanjutkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengambil langkah untuk mengatasi aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dan meningkatkan penerimaan negara.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan akal imitasi (AI) untuk mendukung pemungutan pajak atas transaksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Pajak lewat elektronik, IT, AI akan dipakai, semua transaksi yang nanti akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku,” ungkap Hashim.
Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan rasio penerimaan negara hingga setara dengan Kamboja.
“Tujuan kita adalah Indonesia dalam dua-tiga tahun akan sampai setara dengan Kamboja,” pungkasnya.
