Oleh: Najamuddin Arfah
Sekjen PBHMI MPO 2018-2020/ Alumni Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin
Peringatan satu tahun program Sekolah Rakyat yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan 28 Oktober 2026 kemarin membuka ruang diskursus untuk membaca kembali arah kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang berbasis keberpihakan. Momentum peringatan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, tentu punya peranan penting sebagai cermin evaluasi kebijakan nasional.
Satu tahun perjalanan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan tentu tidak boleh berhenti pada sekadar pemaknaan kuantitas dengan pencapaian pembangunan secara fisik. Lebih dari itu, juga menjadi uji nyata sejauh mana janji pemerataan dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto benar-benar menyentuh akar kemiskinan secara struktural.
Fondasi Manusia
Jika ditinjau dari capaian angka, saat ini terlihat adanya akumulasi sumber daya manusia yang mulai terbentuk.
Data Kementerian Sosial mencatat program ini telah menjangkau lebih dari 44.000 siswa di 182 lokasi nasional. Di Sulawesi Selatan sendiri, Kementerian PU memfasilitasi 9 kompleks Sekolah Rakyat permanen dengan kapasitas 11.340 siswa yang tersebar di Makassar, Takalar, Jeneponto, Bone, Sinjai, Barru, Sidrap, Luwu, hingga Tana Toraja.
Secara teoritis, kebijakan ini berkaitan erat dengan teori dua ekonom terkemuka asal Amerika Serikat, Theodore Schultz dan Gary Becker yang memelopori Teori Modal Manusia (Human Capital Theory), bahwa pendidikan dan jaminan nutrisi bagi anak prasejahtera bukanlah beban pengeluaran (consumptive expenditure), melainkan investasi modal (capital investment) untuk menaikkan produktivitas marjinal tenaga kerja di masa depan. Pembebasan biaya sekolah yang menjadi program dari sekolah rakyat yang dipadukan dengan pemenuhan gizi harian di asrama menjadi langkah terukur untuk memutus jebakan kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty trap). Paling tidak, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kini memiliki jalur mobilitas sosial horizontal yang sebelumnya terhalang oleh alasan biaya.
Perluasan Kapabilitas
Di sisi lain, program sekolah rakyat merupakan program yang erat kaitannya dengan pendekatan ekosistem, sejalan dengan Capability Approach yang dikembangkan Peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan sejati bertumpu pada perluasan kapabilitas dasar (basic capabilities) dan penghapusan perampasan kebebasan (capability deprivation).
Model Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur seperti meja dan kursi belajar. Keunggulannya ada pada integrasi lintas sektor, di mana perbaikan hunian orang tua dan pemberian bantuan modal usaha berjalan sejajar dengan proses belajar anak.
Langkah ini membuktikan bahwa penguatan kognitif anak mustahil berdiri sendiri tanpa ditopang dan didukung oleh ketahanan ekonomi keluarga di rumah.
Kendati demikian, rapor satu tahun Sekolah Rakyat ini tentu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah strategis bagi pemerintah agar program ini tidak berhenti pada pencapaian fisik semata.
Menurut penulis, ada beberapa catatan konstruktif bagi pemerintah ke depan. Pertama, pemerintah perlu mengunci alokasi operasional Sekolah Rakyat dalam skema APBN dan APBD secara berkelanjutan, sehingga tidak lagi bergantung pada dana tak terduga atau skema bantuan sementara.
Selanjutnya, pembangunan fisik 9 kompleks sekolah di Sulsel harus diimbangi insentif dan sertifikasi bagi tenaga pendidik unggul yang ditempatkan di daerah agar mutu pembelajaran setara dengan sekolah perkotaan.
Terakhir, pengukuran keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh lagi hanya menghitung jumlah gedung atau daya tampung siswa, melainkan wajib mengukur peningkatan indeks kognitif, derajat kesehatan, dan indikator kemandirian ekonomi keluarga secara berkala.
Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen (Endogenous Growth Theory) karya Paul Romer, keberlanjutan dampak modal manusia sangat bergantung pada efisiensi lembaga dan konsistensi mutu. Tanpa pengawasan ketat dan pemeliharaan rutin, fasilitas fisik yang megah berisiko mengalami penurunan kualitas.
Konsistensi Astacita
Harus diakui, satu tahun perjalanan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan berada di jalur yang benar (on the right track). Integrasi antara sekolah gratis, jaminan gizi, dan bantuan ekonomi keluarga adalah penerjemahan paling rasional atas Astacita ke-2 (pengentasan kemiskinan) dan Astacita ke-4 (pengembangan SDM).
Sulawesi Selatan telah memberikan cetak biru nyata bahwa negara mampu hadir di garis depan bagi masyarakat prasejahtera. Tugas utama selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto selanjutnya adalah mengawal modal fisik dan sosial ini dengan konsistensi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tanpa pengawalan mutu dan integritas pelaksanaan, janji besar Astacita berisiko redup di tengah jalan. Sekolah Rakyat harus dipastikan terus berjalan sebagai mesin pendorong utama menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar monumen keberhasilan sejenak. (*)
