Jakarta: Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan 10 calon asisten rumah tangga (ART) di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini guna memitigasi terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kasus dugaan penyekapan 10 calon ART di Surabaya perlu ditelusuri secara mendalam. Pengusutan kasus dengan komprehensif guna mencegah adanya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata anggota Komisi III DPR, Abdullah, dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2026.
Baca Juga :
Diduga Jadi Korban TPPO, 47 WNI Tertahan di Imigrasi MadagaskarDia mendorong aparat kepolisian untuk menyelidiki secara mendalam. Khususnya proses dan sistem penyaluran ART tersebut.
“Perlu diselidiki bagaimana proses perekrutan, sistem penyaluran, dan kondisi para calon ART selama berada di tempat penampungan," ucap Abdullah.
Dia memastikan bahwa Komisi III DPR mengawal penanganan kasus ini melalui fungsi pengawasan. Langkah ini demi memastikan perlindungan korban serta kelengkapan proses penyidikan.
“Mulai dari kelengkapan pemeriksaan, perlindungan pihak yang terlibat agar terbebas dari tekanan, serta kejelasan perkembangan perkara bagi pihak yang berkepentingan, dengan tetap menghormati independensi penyidikan,” ujar Abdullah.
Ilustrasi penegakan hukum. Foto: Medcom.id.
Kasus ini bermula ketika dua orang calon ART yang berasal dari luar kota meminta tolong kepada petugas Satpol PP yang sedang berpatroli. Para korban diduga disekap di sebuah bangunan di Kecamatan Sawahan, Surabaya, yang belakangan diketahui tidak memiliki izin usaha sehingga langsung disegel oleh Pemkot setempat.
Sebanyak 10 calon ART yang mayoritas merupakan perempuan lansia itu pun sempat ditempatkan di Liponsos Surabaya untuk didata sebelum dipulangkan.
