Nusron Wahid Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta seluruh jajaran kementeriannya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan tidak mempersulit pengurusan dokumen pertanahan.
Menurut Nusron, pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, terutama bagi petugas Kantor Pertanahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang,” kata Nusron saat melantik 152 pejabat ATR/BPN di Jakarta, Kamis (29/10/2026), dilansir Antara.
Nusron menjelaskan, sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, tingkat kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kerja kementerian.
Dia juga meminta para pejabat dan petugas pertanahan menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, serta memahami kondisi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Menurutnya, petugas tidak boleh langsung menolak permohonan apabila menemukan dokumen atau persyaratan administrasi yang belum sesuai. Sebaliknya, masyarakat perlu diberikan penjelasan dan pendampingan agar dapat melengkapi persyaratan tersebut.
“Para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat. Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi,” ujarnya.
Nusron mengingatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur pelayanan pertanahan tidak sama. Sebagian sudah terbiasa menggunakan layanan berbasis digital dan memahami persyaratan administrasi. Tapi, masih banyak warga yang membutuhkan bimbingan saat mengurus dokumen pertanahan.
“Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nusron melantik 152 pejabat yang mengikuti prosesi secara langsung maupun daring. Pejabat yang dilantik terdiri dari 147 Pejabat Administrator, empat Pejabat Fungsional, dan satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Komjen Pol. Wahyu Widada sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN. Kepada Irjen yang baru, Nusron menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), disiplin, dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dia berharap pengawasan internal tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mampu mendeteksi potensi masalah lebih awal.
“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini,” katanya.
Menurut Nusron, pengawasan sejak dini diperlukan agar kementerian dapat melakukan langkah mitigasi sebelum terjadi persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ant/bil/iss)
