Pantau - Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren sebagai landasan hukum untuk memperkuat bantuan keuangan, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Ketua Umum Hebitren Jakarta, KH Sofwan Yahya, mengatakan regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan pesantren.
"Sebagai perkumpulan pesantren di Jakarta yang memiliki fokus pada ekosistem bisnis dan usaha, kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan kado spesial berupa pendaftaran atau pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren," kata Sofwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, momentum peringatan Hari Santri Nasional 2026 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem pesantren, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
Hebitren Nilai Perda Pesantren Penting untuk Dukungan Pemerintah DaerahSofwan menjelaskan bahwa keberadaan Perda Pesantren akan memberikan landasan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menyalurkan bantuan dan pendampingan kepada pesantren.
Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar kebutuhan pendidikan, tetapi juga penguatan usaha dan kemandirian ekonomi pesantren.
Ia menilai pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat sehingga memerlukan kebijakan yang mendukung pengembangan kelembagaannya.
Selain mendorong pengesahan perda, Hebitren Jakarta menyambut positif keberadaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.
Menurut Sofwan, lembaga tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan tiga fungsi utama pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan jumlah pesantren di Indonesia yang mencapai lebih dari 42 ribu lembaga, ia menilai penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan penting.
"Hadirnya Ditjen Pesantren serta penguatan kampanye pesantren ramah anak diharapkan mampu menciptakan tata kelola dan kebijakan yang lebih terukur serta strategis bagi kemajuan pesantren ke depan," ujarnya.
Bank Indonesia Dorong Pesantren Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi UmatDeputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto, mengatakan pesantren memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan industri halal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pesantren memiliki jaringan sosial yang luas sehingga berpotensi menjadi penggerak kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat.
"Didukung jejaring sosial yang luas, pesantren dapat berdiri kokoh sebagai pusat ekonomi umat," kata Bambang.
Ia menilai kekuatan jaringan pesantren dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan usaha sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Pengembangan tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan peran Indonesia dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Santri Diminta Tingkatkan Daya Saing dan Adaptasi Teknologi DigitalBambang menyebut Indonesia saat ini berada pada peringkat keempat dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah global.
Menurutnya, posisi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan daya saing pelaku ekonomi syariah, termasuk kalangan santri dan pesantren.
Ia menekankan pentingnya kemampuan pesantren dalam mengikuti perkembangan teknologi digital untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu pesantren mengembangkan usaha dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat.
"Dengan begitu, pesantren tidak hanya mandiri secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga mampu memajukan perekonomian masyarakat secara luas," ujarnya.
Dorongan pengesahan Perda Pesantren tersebut disampaikan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2026, yang salah satu kegiatannya berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
