TEHERAN -- Mediator Qatar seperti dilapoarkan Al Jazeera, kembali ke Teheran pada Jumat (30/10/2026) untuk mengupayakan kesepakatan mengakhiri konflik Amerika Serikat-Iran dalam inisiatif diplomatik yang dikoordinasikan dengan Washington. Upaya terbaru tersebut dilakukan setelah Wall Street Journal melaporkan pada Rabu, bahwa Wakil Presiden AS JD Vance mengirim surat kepada Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei untuk menghidupkan kembali perundingan yang terhenti.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada kantor berita semi-resmi Fars pada Kamis bahwa Teheran telah menerima pesan tersebut, tetapi belum memberikan tanggapan.
Baca Juga
AS Kirim Sepuluh Pesawat Kargo Militer ke Pangkalan Udara Israel, Bersiap Serang Iran?
Tujuh Syarat Iran Jadi Garis Merah untuk Berdiplomasi dengan AS
Senator AS Ungkap Sudah Diinfo Rencana ‘Gila’ Perang Baru Terhadap Iran, Trump akan Gunakan Nuklir?
Sebelumnya, Iran dilaporkan menolak proposal dari Qatar selaku mediator dalam upaya terbaru mengakhiri perang. Iran menilai proposal dari Qatar "tidak bisa diterima".
Qatar mempresentasikan draf proposal perdamaian kepada tim negosiator Iran pada Ahad (25/10/2026). Namun demikian, seorang pejabat senior Iran kepada Reuters dilansir Middle East Eye, mengatakan Iran tidak bisa menerima atas apa yang dipresentasikan Qatar, sembari menambahkan bahwa Teheran tidak akan menunjukkan sikap fleksibilitas terkait isu nuklir.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Draf proposal perdamaian terbaru yang tengah dipertimbangkan oleh Iran menetapkan sebuah tujuh-hari linimasa terkait hal-hal yang menjadi perhatian Teheran dan Washington, meletakkan langkah-langkah membangun rasa saling percaya yang harus diambil oleh kedua pihak setiap harinya. Linimasa itu bisa dimulai paling cepat awal pekan depan, dan beberapa negara akan menjadi penjamin jika kesepakatan tercapai.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap Israel dan posisi AS di sejumlah negara Arab. Washington dan Teheran menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada Juni dan kemudian memulai perundingan. Namun, pembicaraan itu terhenti akibat perbedaan terkait kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz.
