Harga Pangan Terpantau Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp 96.200 per Kg, Telur Ayam Rp 29.350
Bank Jakarta Kembangkan Sentra Layanan Mikro
Suahasil Jamin APBN Tetap Kredibel di Tengah Kenaikan Imbal Hasil SBN
JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketercapaian kemandirian serta swasembada energi nasional. Upaya ini diwujudkan melalui pemberdayaan badan usaha koperasi, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengambil peran strategis dalam rantai pasok dan pengelolaan energi berbasis komunitas di seluruh wilayah Indonesia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai selama proses pembangunan dan pembentukan KDKMP, pihaknya menemukan berbagai fakta ketimpangan akses energi terutama di desa-desa atau pelosok. Masih ada desa di Indonesia hingga saat ini belum menikmati jaringan listrik, belasan ribu daerah minim akses internet, serta ketiadaan stasiun pengisian bahan bakar solar di wilayah pesisir bagi para nelayan.
"Hal ini tentunya perlu dipikirkan oleh kita semua termasuk oleh ASPEBINDO (Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia) dalam forum ini, bagaimana caranya kita bisa punya satu metodologi yang sama menghitung tingkat elektrifikasi kita, penyediaan akses-akses internet ke desa-desa dan lain sebagainya," ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Ferry menambahkan tantangan untuk mengoptimalkan peluang dan sinergi dalam mengelola energi domestik muncul dari belum optimalnya keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam serta sektor pertambangan. Sisi regulasi, undang-undang telah membuka ruang bagi koperasi untuk mengelola mineral dan batubara, namun kerap terkendala masalah teknis perizinan dan kapasitas tata kelola.
"Secara filosofis dan ideologis, koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral," ucap Ferry.
Guna mengatasi kendala operasional serta praktik penambangan ilegal pada sumur-sumur minyak rakyat dan idle well, Kemenkop mendorong konsolidasi para pengelola ke dalam wadah koperasi resmi. Skema ini dinilai mampu meningkatkan legalitas, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat lokal sekitar wilayah tambang.
Selain pengilangan minyak bumi, Kemenkop aktif mengembangkan inovasi energi terbarukan bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Salah satunya melalui pengumpulan minyak goreng bekas (used cooking oil) oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk diolah menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan (sustainable aviation fuel).
"Kemarin saya baru saja meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto dan ternyata itu bisa dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk dikumpulkan lalu diserahkan ke Pertamina menjadi avtur," lanjut Ferry.
Tak berhenti di situ, Kemenkop bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) juga menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan kapasitas di bawah 1 Megawatt (MW). Proyek piloting ini merupakan bagian dari program strategis 100 Gigawatt pemerintah guna menerangi daerah-daerah terpencil.
Salah satu contoh keberhasilan proyek tersebut diresmikan di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kehadiran PLTS 1 MW ini kini memasok energi listrik untuk fasilitas cold storage, pabrik es batu, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah perbatasan. Dalam mewujudkan agenda besar ini, Kemenkop memohon dukungan penuh serta sinergi dari Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo). Asosiasi diharapkan dapat membantu menyusun metodologi bersama terkait tingkat elektrifikasi serta mendorong harmonisasi regulasi bersama Kementerian ESDM.
"Kami siap untuk membuat model piloting di beberapa tempat yang bisa bekerja sama dengan Aspebindo semua untuk meningkatkan pengembangan energi di Indonesia. Saya rasa program pembangunan PLTS dengan kapasitas 1 MW ke bawah ini bisa kita kerja samakan dengan Aspebindo," kata Ferry.
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan Asbepindo komitmen untuk terus mengawal seluruh kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan energi melalui edukasi hingga advokasi. Pihaknya juga komitmen memberikan pendampingan untuk membuka akses pasar dan kemitraan baik dari dalam atau luar negeri, termasuk memperkuat rantai pasok nasional.
"Saat ini ada program KDKMP hingga MBG (Makan Bergizi Gratis), ini adalah memperkuat rantai pasok sehingga perlu kita akselerasi," kata Anggawira.
