Kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) hingga 7,7% menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga pembiayaan negara.
Merespon hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah tetap menjalankan pembiayaan sesuai APBN sembari menjaga fleksibilitas belanja untuk merespons perubahan kondisi ekonomi.
“Pembiayaan kita kan sudah kita sampaikan di APBN itu, ya, pembiayaan kita, kita sampaikan di APBN dan kita jalankan sehingga kemudian bisa menciptakan APBN yang kredibel. APBN yang kredibel termasuk APBN yang menuntaskan pembiayaan yang memang harus kita jalankan,” ujar Suahasil dalam wawancara sesuai Rapimnas Kadin , Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung belanja negara. Karena itu, pemerintah perlu memastikan anggaran tetap mampu merespons dinamika ekonomi yang terus berubah.
Menurut Suahasil, kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian, mulai dari volatilitas harga komoditas hingga kenaikan suku bunga di berbagai negara. Situasi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola APBN.
“Belanja negara yang tadi saya sampaikan, selalu kita rancang supaya belanja negara itu fleksibel merespons situasi yang berkembang,” kata Menkeu.
Baca Juga: Restitusi Pajak Diperketat, Suahasil Justru Minta Pencairan untuk Industri Ini Dipercepat
Baca Juga: Hampir Rp200 Triliun Anggaran APBN 2026 Digeser-Geser oleh Suahasil, Buat Apa?
Meski demikian, Suahasil tidak merinci langkah teknis yang akan ditempuh pemerintah untuk merespons kenaikan yield SBN hingga 7,7%. Ia menekankan bahwa pembiayaan harus tetap berjalan sesuai perencanaan APBN, sementara belanja negara perlu fleksibel menghadapi perubahan kondisi global.
