Jakarta: Pemerintah memperketat pengamanan di sejumlah titik kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah ini melalui pemasangan plang peringatan dan larangan aktivitas tanpa izin.
“Pemasangan plang tersebut menjadi salah satu langkah pengamanan kawasan yang dilakukan Kementerian Kehutanan, khususnya pada area yang telah dikenai sanksi dan membutuhkan pengawasan serta pemulihan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 1 November 2026.
Baca Juga :
116,2 Hektare Kawasan Hutan di Palolo Sigi Terdampak Karhutla
Hal ini dilakukan untuk mempertegas pengamanan kawasan sekaligus mencegah aktivitas ilegal di area yang rawan dimanfaatkan secara tidak sah. Pemasangan plang berfokus pada beberapa titik kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang sebelumnya telah dikenai sanksi, seperti pembekuan izin dan kewajiban pemulihan ekosistem.
Kawasan pascakarhutla menjadi perhatian khusus karena rentan terhadap ancaman aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar (illegal logging). Oleh karena itu, pengamanan dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga memperjelas status larangan di lapangan.
“Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian aktivitas di lapangan sekaligus mencegah munculnya tekanan baru terhadap kawasan hutan,” ujar Raja Juli.
Pemasangan plang peringatan dan larangan aktivitas tanpa izin di sejumlah titik kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Foto: Dok. Kemenhut RI.
Raja Juli menegaskan keterbatasan sumber daya seperti Polisi Hutan (Polhut) tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan perlindungan hutan. Pengawasan di lapangan harus dilakukan secara lebih cerdas dan taktis pada wilayah berisiko tinggi.
“Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging,” ucap Raja Juli.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Salah satunya dibuktikan melalui rencana penambahan personel Polhut dalam jumlah besar.
“Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70 ribu orang,” kata Raja Juli.
