Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Polri mengedepankan keadilan restoratif dalam menangani pemanggilan sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono. Dia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkarya harus dilindungi.
“Prinsipnya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi, sebagai Menteri HAM, saya tegaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukum karena daya, cipta, dan karyanya,” ujar Pigai, Minggu (1/11/2026).
Advertisement
Pigai menyatakan negara menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, dia mengingatkan agar perlindungan hak-hak sipil, terutama kebebasan berkarya, tetap menjadi prioritas sehingga kreativitas warga tidak terbentur ancaman pidana.
Selain kebebasan berekspresi, Pigai menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual setiap warga negara. Menurutnya, perlindungan karya intelektual sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
Menanggapi pihak-pihak yang keberatan terhadap substansi film Pesta Babi, Kementerian HAM menyarankan agar perbedaan pandangan dibicarakan melalui dialog atau diskursus kreatif, bukan dibawa ke ranah pidana.
“Kalau ada yang merasa keberatan dengan film Pesta Babi, silakan buat film tandingan. Jawabannya adalah melalui karya tandingan, bukan pemidanaan,” kata Pigai.
Dia pun berharap kepolisian memilih mekanisme penyelesaian di luar peradilan dalam menangani kasus tersebut.
“Saya berharap kepolisian dapat mengambil langkah restorative justice dalam penanganan kasus ini, agar kebebasan berkarya tetap terjamin dan kedamaian di tengah masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
