JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pelajar tingkat SMA untuk ikut memerangi penyebaran berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Duta Antihoaks yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pelibatan pelajar dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menangkal penyebaran hoaks di Ibu Kota.
BACA JUGA:Pramono Anung Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Jakarta Mulai Dibayar Hari Ini, Cek Jadwal Pencairannya!
Kegiatan ini kata Pramono, diikuti oleh 356 peserta dari 119 SMA di Jakarta.
Menurutnya, meskipun Pemprov DKI Jakarta telah memiliki program Jala Hoaks, edukasi kepada masyarakat tetap perlu diperkuat melalui berbagai pendekatan, termasuk melibatkan kalangan pelajar.
“Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kominfotik menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Duta Antihoaks. Pesertanya 356 dari 119 SLTA yang ada di Jakarta,” kata Pramono di Balaikota Jakarta pada Senin, November 2026.
Pilitikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, Jakarta memiliki Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi dengan skor 56,97.
Capaian tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan menyikapi informasi digital.
BACA JUGA:Pramono Anung Resmikan Oncology Center RSUD Pasar Minggu, Kini Layani Pasien Kanker Secara Terintegrasi
“Keterlibatan terutama anak-anak SLTA untuk mulai berkontribusi antihoaks di Jakarta ini menjadi hal yang baik,” ujarnya.
Melalui program Duta Antihoaks, para pelajar diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih cermat menerima dan menyebarkan informasi, terutama di ruang digital.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengatakan, salah satu jenis hoaks yang banyak ditemukan saat ini berkaitan dengan penipuan.
Modus yang digunakan antara lain undangan palsu, phishing, serta penyebaran informasi yang mengatasnamakan pejabat atau orang lain.
Menurut Marulina, berbagai modus tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi menyesatkan masyarakat dan merugikan korban.
- 1
- 2
- »
