Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah menyusun peta jalan peningkatan kapasitas guru dalam momentum Bulan Guru Nasional 2026. Menurutnya, peringatan tersebut tidak cukup hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan kebijakan konkret dan terukur.
Lestari yang akrab disapa Rerie mengatakan peningkatan kapasitas guru merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas.
"Bulan Guru harus menerjemahkan apresiasi menjadi kebijakan yang terukur. Kita butuh peta jalan peningkatan kapasitas yang jelas, bukan program yang bersifat sementara," ujar Rerie, dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul peluncuran Bulan Guru Nasional 2026 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 30 Oktober 2026. Mengusung tema 'Guru Hebat, Indonesia Kuat', peringatan ini diisi sejumlah kegiatan, mulai dari Pekan Guru Fest pada 2-4 November 2026, webinar, seminar di daerah, hingga puncak Hari Guru Nasional pada 26 November 2026.
Rerie menyoroti data yang menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam pemenuhan kualifikasi guru. Berdasarkan data Kemendikdasmen per Januari 2026, dari total 2,9 juta guru di Indonesia, sebanyak 137.000 belum memiliki sertifikat pendidik dan sekitar 200.000 belum menyelesaikan pendidikan S1.
"Angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah guru-guru yang setiap hari berdiri di depan kelas, tetapi belum mendapatkan pengakuan profesional dan akses pengembangan yang setara," kata Rerie.
Pemerintah telah mencatat capaian signifikan pada 2025 dengan lebih dari 800 ribu guru menyelesaikan proses sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru. Namun, Rerie mengingatkan bahwa percepatan sertifikasi harus disertai jaminan bahwa tidak ada guru yang tertinggal, terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil dan berstatus non-ASN.
Menurut Rerie, sistem pendidikan yang mumpuni hanya dapat terwujud jika kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran terus ditingkatkan. Rerie menyoroti pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (PMKKA) yang ditargetkan menjangkau lebih dari 300.000 pendidik dan tenaga kependidikan pada 2026.
"Guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tetapi yang mampu membekali murid dengan kemampuan berpikir kritis dan beradaptasi. Peta jalan peningkatan kapasitas harus memastikan setiap guru memiliki akses setara terhadap pelatihan bermutu, tanpa terkendala status kepegawaian atau lokasi geografis," tegas Rerie.
Rerie menilai, pelatihan yang tersedia melalui kanal Ruang GTK dan jalur luring berbasis kelompok kerja merupakan langkah baik. Namun, Rerie mendorong agar pemerintah menetapkan indikator capaian yang jelas dan evaluasi berkala, sehingga pelatihan tidak berhenti pada partisipasi, melainkan berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas.
Rerie juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas tidak dapat berjalan optimal tanpa perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Regulasi 2026 menetapkan tunjangan profesi bagi guru non-ASN non-inpassing (penyetaraan golongan dan pangkat dengan PNS) sebesar Rp2 juta per bulan. Kebijakan itu dinilainya positif, tetapi perlu dievaluasi agar skema insentif dan jaminan kesejahteraan lainnya benar-benar meringankan beban guru.
"Negara harus hadir memastikan guru memiliki ruang untuk tumbuh profesional. Peta jalan yang dihasilkan dari Bulan Guru Nasional ini harus menjadi dokumen hidup yang dievaluasi secara berkala, bukan laporan seremonial yang berhenti di atas kertas," pungkas Rerie.
(akn/ega)
