Jakarta, VIVA - Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) memastikan jajarannya tetap solid usai penetapan Mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga Perwira Tinggi (Pati) sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan situasi internal Korps Bhayangkara tidak terganggu dengan adanya kasus tersebut.
"Kami informasikan bahwa soliditas Polri tetap terjaga dalam terwujudnya Polri yang berintegritas, memberikan keadilan dan kepastian hukum," kata Isir kepada wartawan, dikutip Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan pengungkapan kasus yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu juga sebagai bentuk komitmen Polri untuk bersih dari dalam.
Isir menegaskan bahwa tanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan masyarakat berada di setiap masing-masing anggota Polri yang menjalankan tugas dengan amanah.
"Kami sampaikan kembali, mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kita sejalan dengan makna terkait dengan program bersih ke dalam," tuturnya.
"Kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tanggung jawab tugas harus secara amanah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," imbuhnya.
Sebagai informasi, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa Listyo Sigit Prabowo (LSP), dan Ahrie Sonta (ASN) serta Eko Hadi (EH) ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan penetapan ini berdasarkan scientific crime investigation dan proses penanganan perkara.
"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ucap Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Sementara, kata dia, satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yakni SU.
"Tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau ilegal typing, terharap nomor telepon presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik dan media, dan tokoh ormas, LSM, dan pengusaha," ucapnya.
Atas perbuatan tersebut, ketiga tersangka disangkakan atas tiga pasal. Pertama Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP yang berbunyi secara melawan hukum, mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi yang tidak bersifat publik dengan ancaman pidana selama 10 tahun.
