Partai Demokrat belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan hak angket di DPR RI menyusul bergulirnya isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden (Wapres) RI.
Partai berlambang bintang mercy itu masih menunggu koordinasi dan kesepakatan dengan partai-partai koalisi sebelum mengambil keputusan politik.
Herman Khaeron Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat mengatakan, persoalan tersebut merupakan isu serius yang tidak bisa disikapi secara sepihak. Demokrat berencana membahas sikap politiknya pada awal masa sidang DPR yang dijadwalkan dimulai pada 10 November 2026.
“Ya, saya kira itu persoalan serius. Kami sepakat dengan teman-teman di Gerindra bahwa nanti kita akan menyampaikan ini pada waktu awal masa sidang,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Herman, proses hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah memiliki keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, tahapan berikutnya menyangkut bagaimana proses politik di parlemen akan berjalan.
“Karena bagaimanapun kan proses hukum sudah ada hasilnya, tinggal bagaimana proses politik di DPR. Karena ini kan tidak bisa berdiri sendiri,” imbuhnya.
Herman menegaskan, Demokrat belum bisa memastikan apakah akan mendukung penggunaan hak angket. Keputusan tersebut harus melalui koordinasi dengan fraksi-fraksi lain, terutama partai-partai yang berada dalam koalisi.
“Demokrat tidak bisa berdiri sendiri, ini kan harus dikoordinasikan dengan partai-partai lain. Kita bisa memberikan kepastian nanti kalau memang sudah bisa bertemu dan mendiskusikan ini dengan fraksi-fraksi lain,” tegasnya.
Dia mengakui, sejumlah partai maupun tokoh politik telah menyampaikan pandangan masing-masing terkait wacana tersebut. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan Demokrat sebagai institusi partai.
“Yang lain sudah ada statement-statement. Artinya secara individu sudah ada statement. Demokrat juga mungkin secara individu sudah ada statement-statement juga. Tapi sampai hari ini memang belum ada statement resmi dari partai,” jelasnya.
Terkait arahan internal, termasuk dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Herman tidak mengungkapkan secara spesifik sikap yang telah diputuskan pimpinan partai.
Dia hanya memastikan bahwa pembahasan dan pendalaman persoalan tersebut telah dilakukan di internal Demokrat.
“Kalau diskusi, ya kami sudah mendiskusikan. Kalau persoalan pendalaman, kami juga terus melakukan pendalaman. Namun, keputusan apa langkah-langkah ke depan yang akan diambil, tentu sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri,” ungkapnya.
Herman menambahkan, Demokrat akan mempertimbangkan perkembangan komunikasi politik dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan langkah.
Dia juga menyinggung kemungkinan partai lain baru mengambil keputusan setelah masa sidang dimulai.
“Kalau nanti sudah ada hasilnya, dan bahkan kalau saya mendengar, membaca bahwa ada teman-teman lain akan memutuskan nanti setelah masuk masa sidang, ya kita tunggu saja sampai nanti juga kami memutuskan pada waktu dimulainya masa sidang yang akan datang,” pungkasnya.(faz/rid)
