JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuat banyak kalangan geram, termasuk pendukung Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
Kasus tersebut menyeret tiga jenderal polisi sebagai tersangka. Salah satunya, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Taufik, pihaknya memiliki persepsi yang sama bahwa perbuatan eks Kapolri tidak bisa ditoleransi.
“Kalau saya lebih sepakat bahwa kita punya satu persepsi yang sama, perbuatan mantan Kapolri kita ini adalah perbuatan yang tidak bisa kita tolelir sebenarnya. Tidak hanya indikasi makar, tapi memang benar-benar ini cukup membahayakan, kerisauan Pak SBY (Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono) juga sama,” tuturnya dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga: Pengamat Sebut Ada Kudeta Merangkak terkait Penyadapan Prabowo, Ungkit Pernyataan Budi Arie-Kaesang
“Tidak hanya para aktivis, para politisi, termasuk kami yang notabenenya adalah pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran.”
Saat ditanya apakah Gibran juga curiga dirinya menjadi korban penyadapan, Taufik mengatakan masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.
“Ya itu kan kita kembalikan kepada proses penyelidikannya,” tuturnya.
“Artinya kalau dari aparat kepolisian sudah mengumumkan siapa sih korban-korbannya, yang selama ini kita dapatkan kan adalah informasi yang sifatnya berkelindan, tapi juga tidak bisa dipastikan.”
Ia kemudian merespons pernyataan pengamat politik dari Unas, Selamat Ginting, yang menyinggung pemerintahan lama.
“Hanya satu hal yang menurut saya menarik ketika Pak Selamat sedikit mencoba untuk menyinggung ke urusannya dengan pemerintahan lama, yang notabenenya ada Pak Jokowi dan juga Mas Kaesang, saya kira juga ini analisa yang sah-sah saja tapi saya berharap tidak terlalu liar,” harapnya.
Baca Juga: Politikus PDIP Singgung Tujuan Penyadapan Prabowo: Pergantian Kekuasaan Secara Inkonstitusional
Taufik menyebut dugaan penyadapan itu membuat sejumlah kalangan merasa geram, bahkan pendukung Jokowi pun tidak sepakat dengan tindakan itu.
”Bahkan di kalangan kami juga sebagai pendukung Pak Jokowi juga tidak sepakat dan setuju dengan yang dilakukan oleh Kapolri,” ulangnya.
Taufik kemudian menyampaikan dukungan agar polisi mengusut lebih jauh dugaan penyadapan ilegal tersebut.
“Tapi satu hal, saya ingin tegaskan bahwa apa pun hubungan misalnya yang mau dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi bersama Pak Sigit (Listyo Sigit Prabowo), apa pun itu, kita jangan lupa bahwa ada hubungan yang jauh lebih emosional antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi,” katanya.
“Dan saya kira Pak Jokowi juga bukan tipe pemimpin yang kemudian mau memanfaatkan posisinya yang sudah di luar pemerintahan, kemudian memanfaatkan mantan anak buahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang unprocedural, apalagi mengarah kepada makar,” bebernya.
Kudeta MerangkakSebelumnya, dalam dialog yang sama, pengamat Selamat Ginting menyebut ada "kudeta merangkak" yang disiapkan terkait dugaan penyadapan ilegal.
“Tentu apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, dia hanya menyampaikan saja hasil penyelidikan, hasil penyidikan yang memang mengarah kepada dugaan makar,” kata dia.
Baca Juga: Soal Penyadapan Prabowo, Gerindra: Tidak Masuk Akal Jika Tanpa Backing Sistemik
“Bahkan saya mengatakan memang ini adalah makar yang merangkak, kudeta merangkak yang sudah disiapkan, apalagi kalau kita ingat pernyataan Budi Arie dari Projo itu, bahwa akan ada patahan sejarah, ini kan bukan sekadar pernyataan biasa,” tambahnya.
Selamat kemudian mengingatkan mengenai pidato Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, putra Jokowi, yang menyatakan ada jalan ninja.
“Ini jalan ninja adalah ada jalan senyap, jalan sunyi, operasi rahasia, ya, maka jangan salahkan juga kalau itu terhubung dengan pernyataan-pernyataan ini,” ungkapnya.
Saat ditanya tentang analisisnya mengenai pihak di balik penyadapan presiden, Selamat hanya mengatakan penggunanya harus dicari.
Saat kembali ditanya siapa user dalam penyadapan ini, Selamat mengatakan ada potensi berkaitan dengan pemerintahan lama.
“Ya artinya berpotensi ini terkait dengan, apakah dengan pemerintahan lama atau apa,” kata dia.
“Ya ini silakan aja kemudian bagian penyelidik-penyelidik membuktikan itu, ini tentu saja tidak bisa menganalisis secara hukum. Ini tentu saja ada potensi, potensi tentu saja tinggal dibuktikan, bagaimana, apakah hipotesis itu memandai untuk menjadi sebuah kesimpulan, kita masih menunggu.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- penyadapan ilegal
- penyadapan presiden
- gibranisti
- penyadapan prabowo
- pendukung jokowi
- jokowi
