Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons langkah penebalan pengamanan di wilayah ibu kota yang melibatkan puluhan ribu prajurit TNI. Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati kewenangan pemerintah pusat sekaligus mendukung penuh langkah penguatan keamanan tersebut.
"Berkaitan dengan penebalan pengamanan di Jakarta, tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini," kata Pramono dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Rabu, 4 November 2026.
Pramono juga menegaskan dirinya enggan terseret atau mengaitkan penebalan pengamanan ini dengan dinamika situasi politik yang tengah berkembang belakangan ini. Menurutnya, fokus utama Pemprov DKI adalah memastikan stabilitas, mengingat posisi vital Jakarta bagi Indonesia.
"Secara prinsip sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini. Tetapi intinya, apapun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional. Sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih," ucapnya.
Baca Juga :
Menko Yusril Pastikan Tak ada Gejolak di JakartaSebelumnya, TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengerahkan sebanyak 20.980 personel untuk memperkuat stabilitas dan pengamanan di wilayah DKI Jakarta.
Pengerahan pasukan skala besar tersebut dilaksanakan secara bertahap dalam empat termin, menindaklanjuti instruksi resmi melalui Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di kawasan ibu kota.
