Jakarta, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menerapkan aturan ketat menjelang sidang agenda pembuktian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang akan digelar hari ini, Kamis (5/11).
Untuk menjaga ketertiban, pihak pengadilan membatasi kapasitas ruang sidang maksimal hanya untuk 80 orang.
Kepala PN Jakarta Timur, Efendi, menyatakan bahwa pembatasan ini berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, baik pendukung dari kubu terkait maupun masyarakat umum.
"Kalau memang kapasitasnya 80 (ruangannya) ya jangan lebih, daripada nanti kan tidak nyaman jadinya ya. Oke, mohon doanya," ungkap Efendi, Rabu (4/11).
Meski dibatasi, Efendi memastikan bahwa sidang tetap berstatus terbuka untuk umum.
Pihak pengadilan berkomitmen untuk menjaga netralitas dan memberikan ruang bagi Jaksa Penuntut Umum maupun tim pembela untuk memaparkan bukti serta argumentasi masing-masing.
Terkait materi perkara, Efendi menegaskan pihak pengadilan tidak akan mengintervensi substansi pembuktian.
"Saya tidak bisa berkomentar, tentu apa yang didakwakan itulah yang akan dibuktikan. Kalau pengadilan tentu bersifat netral saja," tegasnya.
Menjelang kehadiran Jokowi sebagai saksi dalam persidangan tersebut, Polres Metro Jakarta Timur telah menyusun strategi pengamanan dengan sistem tiga ring.
Ring pertama difokuskan di dalam ruang sidang, ring kedua di area lingkungan gedung pengadilan, sementara ring ketiga mencakup area luar gedung untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Pihak kepolisian berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berlangsung lancar, tertib, dan kondusif. (ant/dpi)
