jpnn.com, JAKARTA - Skandal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dilihat dalam konteks dinamika politik dan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Menurut pengamat politik Iyyas Subiakto, kontroversi yang berulang tidak selalu berdampak pada melemahnya dukungan terhadap seorang tokoh.
BACA JUGA: Momen Jokowi Menunjukkan Ijazah, Roy Suryo Tertawa, Ada Kata Palsu
Dalam kondisi tertentu, tekanan politik justru dapat memunculkan solidaritas masyarakat, terutama dari kelompok yang menilai tokoh tersebut mendapatkan perlakuan tidak adil.
“Kalau ada orang baik terlihat ditekan maka reaksi masyarakat akan menyatu membelanya,” ujar Iyyas dalam keterangannya, Jumat (6/11).
BACA JUGA: Dalang Penyadapan Presiden Harus Diusut, Dedi Soroti Loyalitas Listyo ke Jokowi
Iyyas mengaitkan pandangan tersebut dengan perjalanan politik Jokowi, termasuk berbagai tekanan yang dihadapi menjelang dan selama kontestasi Pilpres 2024.
Ia berpandangan dinamika politik ketika itu turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Jokowi, bahkan ketika mantan presiden tersebut tidak menjadi peserta dalam pemilihan.
BACA JUGA: Jokowi: Itu Foto Saya, Yang Mulia, Untuk Apa Dipasang Fotonya Dumatno?
Menurut Iyyas, kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 menjadi salah satu peristiwa politik yang memperlihatkan bahwa dukungan terhadap figur Jokowi masih memiliki relevansi dalam peta politik nasional.
“58% hasil pilpres itu telak,” katanya.
Dalam konteks polemik ijazah, Iyyas menilai perdebatan terhadap Jokowi juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Persoalan mengenai keabsahan dokumen harus dinilai berdasarkan bukti dan mekanisme hukum, sementara penilaian terhadap kepemimpinan merupakan ranah yang lebih luas.
Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengkritisi maupun meminta klarifikasi atas persoalan yang menyangkut pejabat dan mantan pejabat publik.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai ijazah Jokowi tidak seharusnya mengaburkan pentingnya pemeriksaan fakta dan penghormatan terhadap proses hukum.
Iyyas juga menekankan bahwa penyelenggaraan negara pada akhirnya harus berorientasi kepada kepentingan seluruh masyarakat, bukan semata-mata kepentingan kelompok politik tertentu.
“Setelah menang pemilu atau pilpres mereka adalah pegawai rakyat,” ujarnya.
Pandangan Iyyas tersebut menggambarkan keyakinannya bahwa pengaruh politik Jokowi masih memiliki daya tahan di tengah berbagai kontroversi.
Meski demikian, kekuatan dukungan publik terhadap Jokowi tetap perlu diukur melalui indikator yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan intensitas perdebatan ataupun respons para pendukungnya. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
