Ekonom memperingatkan gejolak politik dalam negeri berpotensi meningkatkan risiko investasi pada aset keuangan Indonesia. Ketidakpastian politik meningkat di tengah kasus dugaan penyadapan terhadap presiden yang menyeret nama petinggi kepolisian hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lead Economist Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan, ketidakpastian politik memiliki konsekuensi ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi investor, semakin besar pula premi risiko (risk premium) yang mereka perhitungkan saat berinvestasi di Indonesia. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil yang diminta investor atas surat utang Indonesia.
“Yang namanya uncertainty di politik itu pasti ada cost-nya, yaitu risk premium. Kalau misalnya uncertainty (ketidakpastian) itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi,” kata Faiz dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Hotel Mata le, Sabang, Kamis (5/11).
Dia menjelaskan, keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh fundamental ekonomi. Investor juga mempertimbangkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan kredibilitas institusi.
Sejauh ini, dampak gejolak politik dalam negeri belum terlihat dominan di pasar keuangan Indonesia. Faiz mencatat, pasar keuangan Indonesia justru menunjukkan perbaikan dalam dua hari terakhir.
Menurut dia, pergerakan pasar keuangan tidak ditentukan oleh satu faktor. Saat ini, sentimen global masih lebih kuat memengaruhi aset keuangan domestik dibandingkan isu politik tersebut.
Sejumlah faktor yang menopang perbaikan pasar antara lain perkembangan geopolitik, prospek pemilu sela (midterm election) Amerika Serikat, penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury), serta potensi penurunan harga minyak dunia.
“Artinya, risk premium yang dilihat oleh investor setelah pengumuman kasus ini tidak lebih besar daripada positive impact dari global atau geopolitical potential de-escalation tadi,” katanya.
Kendati demikian, Faiz mengingatkan bahwa dampak jangka panjang kasus dugaan penyadapan tersebut belum dapat dipastikan. Terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kasus ini akan berkembang menjadi sumber ketidakpastian politik yang lebih besar.
Karena itu, dia menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum kasus tersebut. Keterbukaan diperlukan agar investor dapat memantau perkembangannya dan menilai dampaknya terhadap iklim investasi Indonesia.
Investor juga perlu mendapat kepastian bahwa kasus ini tidak akan mengganggu konsistensi kebijakan pemerintah maupun kredibilitas institusi negara. Dengan demikian, ketidakpastian dapat ditekan sehingga tidak memicu kenaikan premi risiko.
“Transparansi proses hukumnya harus ditingkatkan, harus dijaga supaya investor juga bisa memantau. Apakah dampaknya akan kecil, apakah ini tidak akan mempengaruhi konsistensi dari policy, dan tidak akan mempengaruhi kredibilitas institusi,” kata Faiz.
