Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait penyitaan uang tunai senilai Rp 2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.
KPK menegaskan bahwa penyitaan tersebut tidak berkaitan dengan jabatannya saat ini, melainkan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU yang kasusnya telah berjalan sejak sebelum Bobby menjabat sebagai Dirut KAI.
Advertisement
"Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama, 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024," kata Juru Bicara KPK, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Sebelum menjabat sebagai pimpinan tertinggi KAI, Bobby diketahui pernah meniti karier di PT Len Industri, perusahaan yang bergerak di bidang elektronika untuk sektor industri dan infrastruktur.
KPK juga mengungkapkan bahwa penyitaan uang tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak Agustus 2025, bukan dalam waktu dekat ini.
"Bahwa penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu," ujar KPK dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Menurut KPK, Bobby menyerahkan uang tersebut secara kooperatif setelah mengetahui adanya dugaan keterkaitan dana itu dengan perkara yang sedang diusut. Uang senilai Rp2 miliar tersebut diduga berasal dari salah satu tersangka yang terlibat dalam proyek digitalisasi SPBU, yang berkaitan dengan pengadaan Electronic Data Capture (EDC) atau Automatic Tank Gauge (ATG).
"Untuk uang yang diserahkan oleh Saudara BR diduga dari salah satu tersangka perkara ini, yang artinya Saudara BR ini secara kooperatif kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut begitu mengetahui bahwa uang ini ada dugaan dengan perkara. Sehingga oleh penyidik kemudian dilakukan penyitaan," jelasnya.
