Indonesia membidik bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 72 persen pada tahun 2060. Target ini tentu menuntut percepatan transisi energi dan optimalisasi potensi EBT, seperti tenaga surya, panas bumi, biomassa, dan sumber energi bersih lainnya. Pengembangan infrastruktur, teknologi, hingga investasi menjadi kunci terwujudnya harapan itu.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Surono, mengatakan, swasembada energi dan hilirisasi merupakan salah satu Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan itu, pemerintah telah menyusun arah kebijakan energi nasional untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi.
Upaya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan EBT, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, serta pemanfaatan gas sebagai energi transisi. Selain itu, energi nuklir juga dipertimbangkan sebagai salah satu sumber energi untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional.
”Diversifikasi sumber energi penting untuk mencapai ketahanan energi karena dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sumber tertentu,” kata Surono saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat (6/11/2026).
Surono memaparkan, realisasi bauran energi di Indonesia hingga 2025 masih didominasi batubara yang mencapai 41 persen, minyak bumi 27 persen, dan gas bumi 15 persen. Adapun pemanfaatan EBT baru berkisar 16 persen dari total energi yang digunakan di Indonesia.
Penggunaan energi batubara akan terus ditekan menjadi 28,9 persen pada tahun 2040 dan diharapkan terus turun menjadi 7,8 persen pada tahun 2060. Demikian pula dengan penggunaan minyak bumi yang akan ditekan menjadi 14,3 persen pada 2040 dan bakal terus diturunkan menjadi 4,7 persen pada tahun 2060.
Sebaliknya, pemerintah menargetkan bauran EBT dapat meningkat menjadi 40 persen pada tahun 2040. Pemanfaatan EBT akan terus ditingkatkan hingga mencapai 70-72 persen pada 2060.
”Target ini telah mempertimbangkan optimalisasi seluruh potensi energi baru terbarukan di Indonesia, seperti energi surya, hidro, bioenergi, panas bumi, nuklir, dan EBT lainnya, termasuk gelombang laut, dan arus laut,” kata Surono.
Untuk mencapai target itu, pemerintah terus mengoptimalkan pengembangan EBT di berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik. Hingga 2030, pemerintah berharap, kapasitas pembangkit listrik bisa meningkat berkisar 32-52 gigawatt (GW), yang sumbernya berasal dari energi bersih.
Muhammad Kholid Syeirazi, yang juga anggota DEN, menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menegaskan komitmen terkait arah pengelolaan energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Strategi ini ditempuh dengan mengoptimalkan produksi dan kapasitas energi dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memastikan pasokan energi tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan.
Kebijakan tersebut juga menempatkan pengembangan EBT sebagai bagian penting dari transformasi energi nasional. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, pengembangan energi bersih juga diarahkan untuk menekan emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission pada 2060.
Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan dapat menjadi negara maju pada 2045. ”Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi membutuhkan pasokan energi yang lebih besar,” kata Kholid.
Kholid menjabarkan, penggunaan energi di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Saat ini, konsumsi energi Indonesia hanya 6,6 barel setara minyak per kapita (BOE/kapita). Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai 102,6 BOE/kapita dan Amerika Serikat yang mencapai 44,2 BOE/kapita.
Di sisi lain, Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak bumi membuat cadangan keandalan energi dalam negeri tercatat hanya selama 23 hari. Sementara itu, negara-negara lain, seperti Belanda, jauh lebih panjang, yakni mencapai 650 hari atau sekitar dua tahun. Karena itulah Indonesia terus mendorong pengembangan EBT untuk memperkuat kemandirian energi.
Diversifikasi sumber energi penting untuk mencapai ketahanan energi karena dapat mengurangi risiko ketergantungan pada sumber tertentu
Saat ini, pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber EBT terus dioptimalkan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per April 2026, sumber energi panas bumi telah dimanfaatkan dengan kapasitas terpasang 2.752,94 MW. Jumlah itu setara 11,5 persen dari potensi 24 GW.
Adapun kapasitas terpasang dari energi hidro sebesar 7.597,27 MW atau sekitar 8 persen dari total potensi 95 gigawatt (GW). Sementara itu, kapasitas terpasang bioenergi sebesar 3.667,92 MW atau 6,4 persen dari potensi 57 GW.
Energi surya memiliki potensi paling besar, mencapai 3.294 GW. Sayangnya, pemanfaatan energi ini relatif rendah dengan kapasitas terpasang baru mencapai 1.624,07 MW atau sekitar 0,05 persen dari potensi tersebut.
Energi angin juga baru dimanfaatkan sebesar 151,91 MW (0,1 persen) dari potensi 155 GW. Adapun energi laut belum menunjukkan pemanfaatan yang signifikan. Data ini memperlihatkan bahwa besarnya potensi EBT Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pemanfaatannya.
Kholid mengungkapkan, transisi energi Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi ketahanan energi, Indonesia masih menghadapi ketergantungan pada impor, terutama minyak mentah, BBM, dan LPG.
Pada 2025, sekitar 38,7 persen kebutuhan minyak mentah dipenuhi dari impor, begitu pula 34,2 persen konsumsi BBM dan 80,6 persen konsumsi LPG. Ketergantungan ini membuat pasokan energi nasional rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasar global.
Di sisi lain, transisi energi juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses energi dengan harga terjangkau. Subsidi dan kompensasi energi masih menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, tantangan pengembangan EBT salah satunya adalah biaya investasi yang besar dan nilai keekonomian yang dirasakan masyarakat. Pengembangan teknologi dan inovasi diharapkan membuat pengembangan EBT semakin efisien sehingga biayanya bisa terus menurun.
Tak hanya itu, pengembangan EBT juga masih menghadapi persoalan ketidakstabilan pasokan karena bergantung pada kondisi alam, seperti pada energi surya dan angin. Karena itu, DEN mendorong agar perguruan tinggi berperan mencaiptakan berbagai inovasi teknologi terkait EBT.
Dengan dukungan tersebut, energi terbarukan diharapkan dapat menjadi sumber listrik yang tidak hanya murah dan bersih, tetapi juga andal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani menyatakan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Apalagi, Lampung memiliki sumber panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Selama ini, perguruan tinggi terus mendorong para dosen dan mahasiswa melakukan berbagai penerlitan tekait EBT. ”Salah satunya pemanfaatan energi matahari, panas bumi, dan energi dari sampah rumah tangga. Bahkan kotoran dapat dikelola menjadi energi yang menghasilkan gas dan bisa dimanfaatkan,” kata Lusmeilia.
