jpnn.com - TANGERANG — Pendapatan yang bersumber dari masyarakat melalui pajak memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan warga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) penting karena penggunaannya dapat lebih fleksibel dibandingkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
BACA JUGA: 20,84 Juta Warga Ikuti CKG, Pemprov Jateng Perkuat Layanan Lewat Program Speling
Menurut dia, pendapatan dari APBN telah memiliki peruntukan yang ditentukan, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa mengalokasikannya untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, PAD memberikan ruang bagi Pemprov Jateng untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai program dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
BACA JUGA: Gandeng Kader Posyandu, Wagub Taj Yasin Genjot Pendataan Perlinsos Digital di Jateng
Langkah tersebut bukan semata untuk menambah penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“PAD itulah yang memang bisa kami alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai harapan dari masyarakat,” kata Sumarno seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di ICE BSD, Tangerang, Minggu (8/11).
BACA JUGA: 200.815 UMKM di Jateng Kantongi Sertifikat Halal, Siap Sambut Pariwisata Ramah Muslim
Untuk membangun kesadaran tersebut, Pemprov Jateng melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Samsat telah menghadirkan berbagai kemudahan pelayanan. Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah insentif, di antaranya diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah berjalan sejak Februari 2026.
Terbaru, Pemprov Jateng meluncurkan program cashback harian sebesar Rp50.000 bagi lima wajib pajak terpilih di setiap Samsat Induk kabupaten/kota. Program yang berlangsung mulai 5 November hingga 31 Desember 2026 itu diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor, baik tepat waktu maupun sebelum jatuh tempo.
Sumarno berharap berbagai kemudahan dan insentif tersebut dapat mendorong makin banyak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Dia juga mengajak warga memanfaatkan program cashback sekaligus menyebarluaskan informasinya kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar.
“Kami juga minta tolong disampaikan kepada saudara-saudara, teman-temannya untuk bisa memanfaatkan program ini. Matur nuwun masyarakat Jawa Tengah. Inilah yang akan kami gunakan untuk pembangunan di Jawa Tengah,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi menyatakan sederetan insentif pajak diselenggarakan oleh Pemprov Jateng. Sebelumnya, sudah ada program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di antaranya pada Februari 2026 Pemprov Jateng telah memberikan insentif berupa diskon 5% yang masih berlaku sampai akhir tahun ini.
Selanjutnya, pada 21 September 2026, insentif diberikan melalui program bebas biaya denda pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif. Program ini masih berjalan sampai 28 Desember 2026. Lalu, pada akhir tahun nanti juga akan dilakukan pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh melalui Gebyar Samsat Jateng.
"Harapannya dengan adanya beberapa program tersebut, nilai kepatuhan membayar pajak dapat naik," katanya. (*/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com
