JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dari kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pendalaman itu terjadi setelah sebelumnya memeriksa direksi pengembang kawasan Kota Baru Parahyangan.
Sebelumnya, pada Jumat (6/11/2026), Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB dipanggil oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga: KPK Ungkap Periksa Nusron Wahid! Beberkan Setoran Rutin hingga Aliran Uang di ATR/BPN Soal Suap HGB
"Saksi RB hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan," kata Budi, Minggu (8/11/2026), dikutip dari Antara.
Budi juga mengatakan KPK meminta keterangan RB terkait peran pihak-pihak lainnya yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN.
Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPNPerkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam penanganan kasus ini, KPK setidaknya telah menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka.
Para tersangka tersebut yakni, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Empat tersangka lainnya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, yakni Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin selaku pihak swasta, dan Muhammad Fakhry selaku pihak swasta.
Baca Juga: KPK Ungkap Periksa Nusron Wahid! Beberkan Setoran Rutin hingga Aliran Uang di ATR/BPN Soal Suap HGB
Setelah mangkir dari panggilan KPK sebanyak dua kali, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid tiba-tiba mendatangi Gedung KPK pada Rabu (4/11/2026). Pemeriksaan Nusron Wahid terkait kewenangan, hingga rotasi dan mutasi jabatan di Kementerian ATR/BPN hingga praktik setoran rutin dan setoran jabatan di lingkungan kementerian.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Gregorius Tri Hendrawan Manurung Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- korupsi
- SHGB Kota Baru Parahyangan
- korupsi kementrian atr bpn
- nusron wahid





