Jakarta (ANTARA) - Sastra bukan sekadar kumpulan kata, bukan pelajaran di ruang kelas yang hanya dihafal, tetapi sebuah pesan filosofis jejak peradaban dan kebudayaan bangsa. Sastra adalah ruang kita berada (individu maupun kolektif) dalam menemukan eksistensi.
Sering kali sastra dianggap tak penting: urusan perasaan, hobi, dan pelarian saja. Jauh lebih rendah dibandingkan bidang ekonomi, teknologi, dan lainnya. Padahal, sastra adalah ruang jiwa: simulasi pikiran dan jiwa bangsanya. Mestinya, negara menyadari bahwa sastra itu bagian tak terpisahkan dari peradaban, kebudayaan, dan kehidupan bangsa secara makro.
Karena itu, keberadaan sastra di negeri ini penting dimartabatkan. Memartabatkan sastra sama artinya dengan memartabatkan bangsanya. Berikut pokok-pokok pemikiran dalam upaya memarbatkan sastra Indonesia.
Pertama, pisahkan pelajaran Sastra Indonesia dari pelajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Selama ini, sastra hanya pelengkap pelajaran bahasa. Siswa jarang diajarkan memahami makna (kesadaran) di balik cerita, puisi, atau drama. Jika sastra berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, kita bisa leluasa mendedah hikmah dan pesan humanitas yang ada di dalamnya.
Secara eksistensial, sastra akan mengajarkan generasi muda tidak sekadar "menggunakan bahasa" tetapi peka makna bahasa, paham pengalaman manusia lain, dan mengerti jati diri bangsanya. Negara harus hadir untuk mengangkat kembali sastra yang selama ini hanya menjadi "anak tiri". Dengan kondisi ini, kita kehilangan ruang jujur dalam mengenali jejak kebudayaan bangsa.
Kedua, hadirnya pengorbanan negara. Kehadiran negara mengalokasikan sumber daya, waktu, dan perhatian yang layak. Artinya, sadar bahwa investasi bidang sastra itu bukan pemborosan, tetapi investasi atas kualitas kemanusiaan dan cinta bangsa di masa depan.
Jika negara hanya menekankan pembangunan ekonomi, infrastruktur, tetapi melupakan "pembangunan bidang sastra", kelak bangsa ini akan mengalami kemiskinan makna hidup. Kebijakan yang berpihak pada dunia sastra menjadi bukti kesadaran bahwa hidup-matinya suatu bangsa bukan saja butuh asupan fisik tetapi juga menu jiwa: cerita, pemikiran, keindahan, dan kebenaran yang bisa dipetik dari karya sastra.
Ketiga, hadirnya sastrawan profesional yang sejahtera. Salah anggap terbesar selama ini adalah penulis "harus miskin" dan menderita agar mampu berkarya hebat. Bagi saya, sastrawan harus hidup layak dari karyanya. Ini konsekuensi logis atas prestasi, sama pada bidang-bidang lainnya.
Jika sastrawan hidup sejahtera maka dapat berkarya dengan tenang, jujur, dan mandiri. Tidak lagi berkarya untuk memenuhi kebutuhan perut: "berbicara" secara merdeka. Secara eksistensial, sastrawan sejahtera adalah mereka yang memiliki kejujuran dan kebebasan tentang kehidupan tanpa takut kehilangan sumber penghidupan. Menyejahterakan sastrawan sama artinya dengan melindungi ruang kebebasan berpikir sebuah bangsa.
Keempat, adanya subsidi penerbitan buku sastra. Dunia percetakan sering kali dikendalikan oleh hukum ekonomi. Laku, diterbitkan. "Kurang laku", ditolak meski isinya bernilai besar. Di sini, peran subsidi negara diperlukan. Subsidi penerbitan sesungguhnya upaya memastikan lahirnya karya berbobot, tetapi tidak populer, dan tetap bisa diakses masyarakat.
Baca juga: Kemenbud dukung pemajuan sastra lewat Manajemen Talenta Nasional
Dengan hadirnya subsidi pemerintah, sastra tidak lagi menjadi "barang mewah". Sastra menjadi milik bersama. Sejalan dengan semangat eksistensialisme: setiap manusia berhak mengakses pemikiran dan pengalaman manusia lain secara bebas dan bermakna.
Kelima, lahirnya karya sastra berbobot di pentas nasional. Sastra berbobot bukan berarti karya sastra yang rumit; tetapi karya yang jujur, berani bicara tentang realitas hidup sesungguhnya. Karya sastra yang jujur, mampu menyuarakan hakikat dan nilai kemanusiaan dan cinta yang universal.
Jika karya-karya berbobot tumbuh subur di pentas nasional, sama artinya kita sedang membangun istana bersama: saling membaca hidup menyalanya sebuah negeri. Sastra berbobot adalah cermin peradaban, sejarah, kebudayaan, dan kritik reflektif bagi kemajuan bersama.
Sebagai standar termudah menilai berbobot karya sastra, bisa digunakan parameter dari sejumlah penghargaan sastra di Indonesia yang sudah berlangsung: Kusala Sastra Khatulistiwa, Penghargaan Sastra Badan Bahasa Kemendikdasmen, Sayembara Dewan Kesenian Jakarta, Hadiah Sastra Rancage, dan Anugerah Cerpen Terbaik dari salah satu media nasional.
Keenam, adanya program penerjemahan dan penerbitan ke bahasa asing. Sastra Indonesia sering dikonsumsi di dalam negeri. Padahal, tak sedikit karya-karya sastrawan kita yang menyimpan kekayaan pengalaman luar biasa: keragaman budaya, sejarah perjuangan, dan prisma politik keadaban di balik pergulatan hidup di kepulauan yang luas.
Penerjemahan karya ke bahasa asing bukan sekadar soal kebanggaan nasional, tetapi deklarasi eksistensial: kita ada, bersuara, dan terus berbicara pada dunia.
Ketujuh, terciptanya masyarakat "melek sastra". Sastra tidak akan hidup jika hanya diurus para sastrawan. Sastra hidup kala masyarakat peduli: membaca, berdiskusi, berdebat, dan mempertanyakan hakikat keberadaan sastra. Kita butuh masyarakat sastra yang militan: gila buku sastra.
Sebuah penanda baik, beberapa tahun terakhir: komunitas-komunitas sastra di berbagai belahan kota di negeri ini hidup (penanda melek sastra), kemudian ada mendapatkan bantuan dana komunitas dan penghargaan; baik melalui Balai Bahasa Provinsi dan atau Badan Bahasa Kemendikdasmen. Semoga hal demikian, bisa menjadi virus baik “memelekkan sastra” Indonesia secara lebih masif.
Kedelapan, lahirnya kritikus sastra kredibel. Kritik sastra yang sehat bukan penghakiman yang bertujuan menjatuhkan, tetapi cahaya bantu pembaca dalam memahami lebih dalam makna sebuah karya. Kritikus sastra adalah jembatan antara penulis dan pembaca. Tanpa kritik berkualitas, karya berbobot bisa berlalu begitu saja tanpa dipahami maknanya.
Kritikus baik hadir dengan kerendahan hati: dia membaca karya dengan sungguh-sungguh, memahami konteksnya, lalu membuka makna bagi orang lain. Dia tidak memaksakan kehendak, tetapi membuka wawasan. Kehadiran kritikus demikian sangat berharga, dia membantu memperdalam pengalaman pembacaan kita. Seperti seseorang yang membukakan jendela di ruang gelap: kita kemudian bisa melihat panorama yang sebelumnya tidak kita sadari.
Kesembilan, perlunya merawat sastra masa lalu. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan sastra lisan maupun tulisan: dongeng, pantun, syair, hikayat, cerita rakyat. Semua itu, jejak leluhur kita, cara mereka memahami dunia, cermin akan nilai-nilai yang dipegang, dan impian yang disampaikan kepada keturunannya. Jika kita membiarkan terlupa, sama dengan kita memotong akar kebudayaan kita sendiri.
Baca juga: Balai Bahasa dan BPK NTT kolaborasi lindungi kekayaan budaya daerah
Baca juga: Mendikdasmen: Prodi Bahasa Indonesia meluas ke Mesir hingga Australia
Merawat khazanah masa lalu bukan berarti hidup di masa lalu. Sebaliknya, kita memahami akar budaya agar bisa tumbuh kokoh. Dalam pandangan eksistensialisme: kita adalah makhluk yang memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Kita tidak bisa mendefinisikan diri tanpa tahu dari mana berasal. Khazanah sastra daerah adalah bagian penting tentang ingatan kolektif yang luar biasa, sehingga tidak kehilangan identitas.
Kesepuluh, adanya gerakan nasionalisme baru berbasis sastra. Banyak yang membayangkan nasionalisme itu sebentuk bendera, lagu kebangsaan, atau upacara-upacara kenegaraan. Padahal, ikatan paling kuat yang menyatukan bangsa adalah cerita yang menyatu dalam kehidupan.
Saat orang-orang di berbagai penjuru Nusantara membaca karya sastra yang sama, merasakan pengalaman serupa, memikirkan harapan yang sama; maka dipastikan terjalin ikatan batin yang jauh lebih kuat.
Nasionalisme sastra adalah nasionalisme lembut dan mendalam. Ia tidak memaksa tetapi mengajak. Ia tidak menyamaratakan, tetapi saling memahami. Lewat sastra, kesadaran berbeda daerah, berbeda adat, dan berbeda bahasa ibu, tetapi tetap dalam nuansa berbagi pengalaman kemanusiaan dan cinta yang sama. Lahirlah rasa kebersamaan sejati: satu bangsa karena saling menyenyawa satu sama lainnya.
Memartabatkan sastra Indonesia bukan tugas ringan, hasilnya pun tidak terlihat dalam jangka pendek. Ia adalah perjalanan panjang yang harus dilakukan bersama: negara, penulis, penerbit, pendidik, kritikus, dan masyarakat pembaca. Sepuluh hal yang ditawarkan di atas bukan mustahil dilakukan, tetapi merupakan langkah nyata dalam membangun ruang jiwa bangsa agar tumbuh sehat, merdeka, dan bermartabat.
Memartabatkan sastra Indonesia sama artinya dengan memartabatkan manusia Indonesia. Sebab, sastra itu cermin kebudayaan, peradaban, kesadaran, kemanusiaan, cinta, dan penghargaan pada bangsanya.
Baca juga: Pemenang Piala HB Jassin 2026 diumumkan pada puncak Festival Sastra
Baca juga: Gerakan Literasi Lima Abad resmi diluncurkan
*) Dr. Sutejo, penerima Penghargaan Sastra Badan Bahasa Kemendikdasmen 2026 kategori Buku Kritik Sastra, dosen LLDIKTI VII Jawa Timur
Sering kali sastra dianggap tak penting: urusan perasaan, hobi, dan pelarian saja. Jauh lebih rendah dibandingkan bidang ekonomi, teknologi, dan lainnya. Padahal, sastra adalah ruang jiwa: simulasi pikiran dan jiwa bangsanya. Mestinya, negara menyadari bahwa sastra itu bagian tak terpisahkan dari peradaban, kebudayaan, dan kehidupan bangsa secara makro.
Karena itu, keberadaan sastra di negeri ini penting dimartabatkan. Memartabatkan sastra sama artinya dengan memartabatkan bangsanya. Berikut pokok-pokok pemikiran dalam upaya memarbatkan sastra Indonesia.
Pertama, pisahkan pelajaran Sastra Indonesia dari pelajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Selama ini, sastra hanya pelengkap pelajaran bahasa. Siswa jarang diajarkan memahami makna (kesadaran) di balik cerita, puisi, atau drama. Jika sastra berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, kita bisa leluasa mendedah hikmah dan pesan humanitas yang ada di dalamnya.
Secara eksistensial, sastra akan mengajarkan generasi muda tidak sekadar "menggunakan bahasa" tetapi peka makna bahasa, paham pengalaman manusia lain, dan mengerti jati diri bangsanya. Negara harus hadir untuk mengangkat kembali sastra yang selama ini hanya menjadi "anak tiri". Dengan kondisi ini, kita kehilangan ruang jujur dalam mengenali jejak kebudayaan bangsa.
Kedua, hadirnya pengorbanan negara. Kehadiran negara mengalokasikan sumber daya, waktu, dan perhatian yang layak. Artinya, sadar bahwa investasi bidang sastra itu bukan pemborosan, tetapi investasi atas kualitas kemanusiaan dan cinta bangsa di masa depan.
Jika negara hanya menekankan pembangunan ekonomi, infrastruktur, tetapi melupakan "pembangunan bidang sastra", kelak bangsa ini akan mengalami kemiskinan makna hidup. Kebijakan yang berpihak pada dunia sastra menjadi bukti kesadaran bahwa hidup-matinya suatu bangsa bukan saja butuh asupan fisik tetapi juga menu jiwa: cerita, pemikiran, keindahan, dan kebenaran yang bisa dipetik dari karya sastra.
Ketiga, hadirnya sastrawan profesional yang sejahtera. Salah anggap terbesar selama ini adalah penulis "harus miskin" dan menderita agar mampu berkarya hebat. Bagi saya, sastrawan harus hidup layak dari karyanya. Ini konsekuensi logis atas prestasi, sama pada bidang-bidang lainnya.
Jika sastrawan hidup sejahtera maka dapat berkarya dengan tenang, jujur, dan mandiri. Tidak lagi berkarya untuk memenuhi kebutuhan perut: "berbicara" secara merdeka. Secara eksistensial, sastrawan sejahtera adalah mereka yang memiliki kejujuran dan kebebasan tentang kehidupan tanpa takut kehilangan sumber penghidupan. Menyejahterakan sastrawan sama artinya dengan melindungi ruang kebebasan berpikir sebuah bangsa.
Keempat, adanya subsidi penerbitan buku sastra. Dunia percetakan sering kali dikendalikan oleh hukum ekonomi. Laku, diterbitkan. "Kurang laku", ditolak meski isinya bernilai besar. Di sini, peran subsidi negara diperlukan. Subsidi penerbitan sesungguhnya upaya memastikan lahirnya karya berbobot, tetapi tidak populer, dan tetap bisa diakses masyarakat.
Baca juga: Kemenbud dukung pemajuan sastra lewat Manajemen Talenta Nasional
Dengan hadirnya subsidi pemerintah, sastra tidak lagi menjadi "barang mewah". Sastra menjadi milik bersama. Sejalan dengan semangat eksistensialisme: setiap manusia berhak mengakses pemikiran dan pengalaman manusia lain secara bebas dan bermakna.
Kelima, lahirnya karya sastra berbobot di pentas nasional. Sastra berbobot bukan berarti karya sastra yang rumit; tetapi karya yang jujur, berani bicara tentang realitas hidup sesungguhnya. Karya sastra yang jujur, mampu menyuarakan hakikat dan nilai kemanusiaan dan cinta yang universal.
Jika karya-karya berbobot tumbuh subur di pentas nasional, sama artinya kita sedang membangun istana bersama: saling membaca hidup menyalanya sebuah negeri. Sastra berbobot adalah cermin peradaban, sejarah, kebudayaan, dan kritik reflektif bagi kemajuan bersama.
Sebagai standar termudah menilai berbobot karya sastra, bisa digunakan parameter dari sejumlah penghargaan sastra di Indonesia yang sudah berlangsung: Kusala Sastra Khatulistiwa, Penghargaan Sastra Badan Bahasa Kemendikdasmen, Sayembara Dewan Kesenian Jakarta, Hadiah Sastra Rancage, dan Anugerah Cerpen Terbaik dari salah satu media nasional.
Keenam, adanya program penerjemahan dan penerbitan ke bahasa asing. Sastra Indonesia sering dikonsumsi di dalam negeri. Padahal, tak sedikit karya-karya sastrawan kita yang menyimpan kekayaan pengalaman luar biasa: keragaman budaya, sejarah perjuangan, dan prisma politik keadaban di balik pergulatan hidup di kepulauan yang luas.
Penerjemahan karya ke bahasa asing bukan sekadar soal kebanggaan nasional, tetapi deklarasi eksistensial: kita ada, bersuara, dan terus berbicara pada dunia.
Ketujuh, terciptanya masyarakat "melek sastra". Sastra tidak akan hidup jika hanya diurus para sastrawan. Sastra hidup kala masyarakat peduli: membaca, berdiskusi, berdebat, dan mempertanyakan hakikat keberadaan sastra. Kita butuh masyarakat sastra yang militan: gila buku sastra.
Sebuah penanda baik, beberapa tahun terakhir: komunitas-komunitas sastra di berbagai belahan kota di negeri ini hidup (penanda melek sastra), kemudian ada mendapatkan bantuan dana komunitas dan penghargaan; baik melalui Balai Bahasa Provinsi dan atau Badan Bahasa Kemendikdasmen. Semoga hal demikian, bisa menjadi virus baik “memelekkan sastra” Indonesia secara lebih masif.
Kedelapan, lahirnya kritikus sastra kredibel. Kritik sastra yang sehat bukan penghakiman yang bertujuan menjatuhkan, tetapi cahaya bantu pembaca dalam memahami lebih dalam makna sebuah karya. Kritikus sastra adalah jembatan antara penulis dan pembaca. Tanpa kritik berkualitas, karya berbobot bisa berlalu begitu saja tanpa dipahami maknanya.
Kritikus baik hadir dengan kerendahan hati: dia membaca karya dengan sungguh-sungguh, memahami konteksnya, lalu membuka makna bagi orang lain. Dia tidak memaksakan kehendak, tetapi membuka wawasan. Kehadiran kritikus demikian sangat berharga, dia membantu memperdalam pengalaman pembacaan kita. Seperti seseorang yang membukakan jendela di ruang gelap: kita kemudian bisa melihat panorama yang sebelumnya tidak kita sadari.
Kesembilan, perlunya merawat sastra masa lalu. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan sastra lisan maupun tulisan: dongeng, pantun, syair, hikayat, cerita rakyat. Semua itu, jejak leluhur kita, cara mereka memahami dunia, cermin akan nilai-nilai yang dipegang, dan impian yang disampaikan kepada keturunannya. Jika kita membiarkan terlupa, sama dengan kita memotong akar kebudayaan kita sendiri.
Baca juga: Balai Bahasa dan BPK NTT kolaborasi lindungi kekayaan budaya daerah
Baca juga: Mendikdasmen: Prodi Bahasa Indonesia meluas ke Mesir hingga Australia
Merawat khazanah masa lalu bukan berarti hidup di masa lalu. Sebaliknya, kita memahami akar budaya agar bisa tumbuh kokoh. Dalam pandangan eksistensialisme: kita adalah makhluk yang memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Kita tidak bisa mendefinisikan diri tanpa tahu dari mana berasal. Khazanah sastra daerah adalah bagian penting tentang ingatan kolektif yang luar biasa, sehingga tidak kehilangan identitas.
Kesepuluh, adanya gerakan nasionalisme baru berbasis sastra. Banyak yang membayangkan nasionalisme itu sebentuk bendera, lagu kebangsaan, atau upacara-upacara kenegaraan. Padahal, ikatan paling kuat yang menyatukan bangsa adalah cerita yang menyatu dalam kehidupan.
Saat orang-orang di berbagai penjuru Nusantara membaca karya sastra yang sama, merasakan pengalaman serupa, memikirkan harapan yang sama; maka dipastikan terjalin ikatan batin yang jauh lebih kuat.
Nasionalisme sastra adalah nasionalisme lembut dan mendalam. Ia tidak memaksa tetapi mengajak. Ia tidak menyamaratakan, tetapi saling memahami. Lewat sastra, kesadaran berbeda daerah, berbeda adat, dan berbeda bahasa ibu, tetapi tetap dalam nuansa berbagi pengalaman kemanusiaan dan cinta yang sama. Lahirlah rasa kebersamaan sejati: satu bangsa karena saling menyenyawa satu sama lainnya.
Memartabatkan sastra Indonesia bukan tugas ringan, hasilnya pun tidak terlihat dalam jangka pendek. Ia adalah perjalanan panjang yang harus dilakukan bersama: negara, penulis, penerbit, pendidik, kritikus, dan masyarakat pembaca. Sepuluh hal yang ditawarkan di atas bukan mustahil dilakukan, tetapi merupakan langkah nyata dalam membangun ruang jiwa bangsa agar tumbuh sehat, merdeka, dan bermartabat.
Memartabatkan sastra Indonesia sama artinya dengan memartabatkan manusia Indonesia. Sebab, sastra itu cermin kebudayaan, peradaban, kesadaran, kemanusiaan, cinta, dan penghargaan pada bangsanya.
Baca juga: Pemenang Piala HB Jassin 2026 diumumkan pada puncak Festival Sastra
Baca juga: Gerakan Literasi Lima Abad resmi diluncurkan
*) Dr. Sutejo, penerima Penghargaan Sastra Badan Bahasa Kemendikdasmen 2026 kategori Buku Kritik Sastra, dosen LLDIKTI VII Jawa Timur
