Jakarta, VIVA - DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memungut opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Meski demikian, bukan berarti pajak kendaraan di Ibu Kota selalu lebih murah dibandingkan daerah lain. Tarif PKB Jakarta justru lebih tinggi daripada sejumlah provinsi yang menerapkan pungutan tambahan tersebut.
Ketentuan ini berkaitan dengan struktur pemerintahan Jakarta yang tidak terbagi menjadi kabupaten dan kota otonom. Sementara itu, opsen merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pemerintah kabupaten atau kota atas pokok PKB dan BBNKB. Berdasarkan ketentuan nasional, tarif opsen untuk kedua jenis pajak tersebut ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak terutang.
Untuk kendaraan pertama milik pribadi, Jakarta menerapkan tarif PKB sebesar 2 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tarif pokok di sejumlah provinsi lain. Jawa Barat, misalnya, menerapkan tarif 1,12 persen, sedangkan Jawa Tengah sebesar 1,05 persen.
Dari penelusuran VIVA Otomotif pada Senin 9 November 2026, Jawa Timur dan Banten menetapkan tarif pokok PKB kendaraan pertama sebesar 1,2 persen. Sementara itu, DI Yogyakarta menerapkan tarif 0,9 persen. Berbeda dengan Jakarta, provinsi-provinsi tersebut juga mengenakan opsen PKB sebesar 66 persen dari pokok pajak terutang.
Jika tarif pokok dan opsen digabungkan, Jawa Barat memiliki tarif efektif sekitar 1,86 persen. Jawa Tengah mencapai 1,74 persen, sedangkan Jawa Timur dan Banten sekitar 1,99 persen. Adapun DI Yogyakarta berada di kisaran 1,49 persen. Angka tersebut merupakan perbandingan sebelum memperhitungkan insentif atau keringanan pajak daerah.
Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui simulasi kendaraan dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebesar Rp200 juta dan bobot kendaraan 1. Dengan tarif PKB 2 persen, pemilik kendaraan pertama di Jakarta membayar PKB sebesar Rp4 juta per tahun.
Dengan dasar pengenaan yang sama, perhitungan PKB dan opsen di Jawa Barat menghasilkan sekitar Rp3,72 juta. Jawa Tengah berada di kisaran Rp3,49 juta, sedangkan Jawa Timur sekitar Rp3,98 juta. Sementara itu, DI Yogyakarta menghasilkan sekitar Rp2,99 juta per tahun.
Namun, angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan tarif pokok dan opsen sebelum keringanan daerah. Pemerintah provinsi dapat memberikan pengurangan atau insentif yang memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar masyarakat. Karena itu, nominal tagihan sebenarnya bisa berbeda dari hasil simulasi tersebut.
