WASHINGTON — Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth tengah menghadapi ancaman kehilangan jabatannya. Kegagalan perang melawan Iran, kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela, hingga ancaman pemakzulan di Kongres membuat posisi salah satu orang kepercayaan Presiden Donald Trump tersebut kian terjepit.
Hegseth, yang dikenal memiliki pandangan keras terhadap Islam dan kerap menggunakan retorika keagamaan dalam kebijakan pertahanan, kini menjadi sasaran kritik dari anggota parlemen, termasuk dari kubu Partai Republik sendiri.
Tekanan terhadap Hegseth meningkat setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilu sela pada 3 November 2026. Partai Demokrat berhasil merebut kendali Kongres, sementara perang berkepanjangan melawan Iran menjadi salah satu persoalan yang membebani pemerintahan Trump.
Wakil Presiden AS JD Vance bahkan secara terbuka mengaitkan kekalahan Partai Republik dengan perang Iran. Ia mempertanyakan apakah konflik tersebut sepadan dengan harga politik yang harus dibayar partainya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pernyataan Vance memperlihatkan adanya keretakan di internal pemerintahan Trump dalam menyikapi perang Iran. Hegseth sebelumnya menjadi salah satu pejabat paling vokal yang mendorong serangan militer terhadap Republik Islam tersebut.
Menurut laporan Reuters, sejumlah orang dekat Trump menilai Hegseth berpotensi menjadi pejabat yang harus dikorbankan untuk meredam tekanan politik pascapemilu. Seorang penasihat Trump bahkan menyebut Hegseth bisa masuk daftar pejabat yang bakal disingkirkan.
Kalimat Kafir di lenagan Pete Hegseth dalam foto yang diposting akun Kementerian Pertahanan AS di X. - (Kementerian Pertahanan AS via X)
Presiden Trump sejauh ini masih memberikan pembelaan kepada menteri perangnya. Pada Kamis (5/11/2026), Trump menyebut Hegseth telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan spekulasi mengenai masa depan Hegseth di Pentagon.
Tekanan yang lebih serius datang dari Kongres. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, berencana kembali mengajukan pemakzulan terhadap Hegseth.
Massie bahkan menyatakan hanya ada satu kondisi yang membuatnya membatalkan rencana tersebut, yakni Hegseth mengundurkan diri.
Ancaman pemakzulan itu berkaitan dengan kontroversi pengelolaan perang Iran, termasuk dugaan pelanggaran kewenangan Kongres dalam menjalankan operasi militer. Massie memperingatkan bahwa proses politik terhadap Hegseth bisa semakin berat ketika Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres.
