PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia sebesar 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026 patut disyukuri. Capaian tersebut menunjukkan daya tahan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik.
Namun, pemerintah jangan lekas berpuas diri. Pertumbuhan positif belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan sesungguhnya ialah memastikan pertumbuhan berkualitas, merata, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Aktivitas wisata, konser musik, olahraga, hingga belanja digital menunjukkan gairah konsumsi. Kelompok restoran dan hotel bahkan tumbuh 6,59%.
Namun, pemerintah mesti mencermati fondasi konsumsi tersebut. Apakah ditopang kenaikan pendapatan riil atau justru penggunaan tabungan dan pembiayaan? Jangan sampai pertumbuhan konsumsi sesungguhnya mencerminkan gejala makan tabungan, bahkan makan utang.
Kewaspadaan juga diperlukan menghadapi ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik berpotensi mengganggu rantai pasok, mengguncang harga energi dan pangan, serta menekan nilai tukar rupiah. Dampaknya dapat menjalar ke biaya produksi dan aktivitas dunia usaha.
Ancaman El Nino pun tidak boleh diremehkan. Kemarau lebih kering dan berkurangnya ketersediaan air berpotensi menekan produksi pertanian, khususnya padi. Tanpa antisipasi, gangguan produksi pangan dapat memicu kenaikan harga, menggerus daya beli, dan memperbesar tekanan inflasi.
Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Angka pertumbuhan tinggi kehilangan makna apabila pendapatan riil stagnan, pemutusan hubungan kerja terus berlangsung, dan kesempatan kerja formal menyempit.
Karena itu, sektor manufaktur, industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah mesti diperkuat. Sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja sekaligus penggerak pemerataan ekonomi.
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Dok. Medcom
Baca Juga :
Daftar 9 Stimulus Ekonomi 2027, Mulai dari Magang hingga Insentif Pajak
Pemerintah juga harus mengatasi ketimpangan antarsektor dan antarwilayah. Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada kawasan tertentu hanya akan memperlebar kesenjangan dan menjauhkan sebagian masyarakat dari manfaat pembangunan.
Langkah konkret tidak boleh ditunda. Ketahanan pangan harus diperkuat melalui optimalisasi irigasi, penyediaan air, bantuan benih, dan percepatan masa tanam. Stabilitas pasokan serta harga kebutuhan pokok wajib dijaga.
Investasi produktif perlu diperluas, industri padat karya diberi insentif, UMKM diperkuat, dan keterampilan tenaga kerja ditingkatkan. Reformasi birokrasi serta kepastian hukum juga harus menjadi prioritas demi menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Tidak kalah penting, belanja pemerintah mesti diarahkan pada program yang meningkatkan produktivitas, membuka pekerjaan, dan mempercepat pemerataan. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempercantik laporan kinerja.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari persentase pertumbuhan produk domestik bruto. Ukuran paling jujur ialah ketika rakyat semakin mudah mendapatkan pekerjaan, penghasilannya meningkat, dan kebutuhan hidupnya semakin terjangkau.
Pertumbuhan 5,47% jangan berhenti sebagai angka statistik yang membanggakan. Ia harus menjelma menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
