Isaac Herzog Presiden Israel resmi menunjuk Gadi Eisenkot pemimpin Partai Yashar untuk membentuk pemerintahan baru, pada Minggu (8/11/2026) waktu setempat.
Penunjukan mantan panglima militer Israel itu mendapat sorotan, khususnya terkait rekam jejak dan sikap politiknya terhadap warga Palestina.
Eisenkot bukan sosok baru dalam konflik Israel-Palestina. Dia pernah menjabat Kepala Staf Militer Israel pada 2015–2019 dan dikenal sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan Doktrin Dahiya, strategi militer yang mengedepankan penggunaan kekuatan besar terhadap wilayah yang dianggap menjadi basis kelompok bersenjata.
Doktrin tersebut awalnya berkaitan dengan konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon. Pada 2008, Eisenkot menyatakan Israel akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap desa-desa yang menjadi lokasi serangan ke wilayahnya.
“Kami akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan menyebabkan kerusakan serta kehancuran besar,” ujarnya saat itu, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Ketika Eisenkot memimpin militer Israel, penembakan terhadap demonstran Palestina juga terjadi dalam aksi Great March of Return di perbatasan Jalur Gaza pada 2018.
Berdasarkan penyelidikan Komisi Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebanyak 189 warga Palestina meninggal dalam demonstrasi sepanjang 2018. Dari jumlah itu, 183 orang dilaporkan meninggal dibunuh pasukan keamanan Israel.
Komisi PBB menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran dalam sejumlah peristiwa tersebut tidak diperlukan dan tidak proporsional.
Eisenkot juga bergabung dalam kabinet perang Israel setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Namun, dia meninggalkan pemerintahan Netanyahu pada Juni 2024 karena perbedaan pandangan mengenai strategi perang Gaza dan penanganan sandera.
Dalam sejumlah kesempatan, Eisenkot mendorong kesepakatan pembebasan sandera, termasuk melalui kompromi dalam operasi militer.
Meski demikian, sikap politiknya tidak mendukung pembentukan Negara Palestina. Pada Agustus 2026, Eisenkot secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan mendirikan negara Palestina.
“Di bawah pemerintahan yang kami bentuk, tidak akan ada Negara Palestina,” katanya.
Di sisi lain, Eisenkot juga mengkritik rencana perluasan permukiman Israel di kawasan E1 Tepi Barat dan meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Sementara itu, dalam penunjukannya sebagai calon pembentuk pemerintahan, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset atau parlemen Israel. Sedangkan Netanyahu mendapat dukungan 46 anggota, dan tujuh lainnya tidak memberikan rekomendasi.
Eisenkot menyatakan, Israel sedang menghadapi krisis politik dan diplomatik yang serius. Sehingga, membutuhkan pemerintahan baru.
“Tujuan perang belum tercapai, sementara kami menghadapi krisis politik dan diplomatik yang serius,” ujarnya.
Dia berjanji membentuk pemerintahan darurat nasional dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Likud pimpinan Netanyahu.
Berdasarkan hukum Israel, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari apabila diperlukan.(bil/rid)
