Pemda bersama DPRD DIY mulai membahas perubahan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usulan perubahan tersebut mencakup penyesuaian tarif retribusi hingga pengaturan penerimaan dari pemanfaatan aset daerah.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan penyesuaian tidak berarti seluruh tarif akan naik. Ia menyebut kondisi masyarakat perlu menjadi pertimbangan.
“Peraturan Pemerintahnya ada, nanti dibentuk tim. Tidak semuanya naik, podho-podho le rekoso (sama-sama sedang susah), yang proporsional aja,” kata Sultan kepada awak media, Rabu (4/11).
Raperda inisiatif Pemda DIY tersebut memasuki pembahasan setelah pembentukan panitia khusus (pansus) pada Kamis (5/11). Pansus diketuai Andriana Wulandari dari PDI Perjuangan, dengan Wakil Ketua Basit Sugiyanto dari PKS.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, membacakan penjelasan gubernur mengenai usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD DIY, Selasa (3/11). Perubahan mencakup ketentuan dalam batang tubuh perda serta lampiran tarif.
Ketentuan dalam batang tubuh akan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, perubahan lampiran meliputi perbaikan nomenklatur jenis retribusi dan penyesuaian tarif sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Keuangan.
Pemda DIY berharap perubahan tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), antara lain melalui pemanfaatan aset daerah yang telah memiliki kepastian hukum. Penyesuaian tarif juga diarahkan agar besaran retribusi lebih sebanding dengan biaya penyelenggaraan layanan.
“Peningkatan pendapatan asli daerah tidak semata-mata bertujuan menambah penerimaan melainkan juga merupakan langkah penataan agar struktur tarif lebih mencerminkan biaya penyelenggaraan layanan secara proporsional dan berkeadilan,” kata Paku Alam X saat membacakan penjelasan gubernur.
Sewa Aset untuk Reklame Jadi Salah Satu Potensi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso, mengatakan salah satu potensi penerimaan yang hendak diakomodasi adalah pemanfaatan tanah atau aset milik Pemda DIY untuk pemasangan reklame. Ia membedakan penerimaan dari sewa aset tersebut dengan pajak reklame yang dipungut pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau iklannya di atas itu, punyanya kabupaten, karena pajak reklame ada di kabupaten. Tapi kalau dia memanfaatkan tanah kita (Pemda DIY), itu sebenarnya kan bisa kita tarik sewa juga, kemarin belum ada appraisalnya, nah ini kita mulai isi” kata Wiyos di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kamis (5/11).
Menurut Wiyos, perubahan perda tidak semata-mata ditujukan untuk menaikkan tarif yang sudah berlaku. Pemda DIY juga ingin mengakomodasi potensi penerimaan yang belum tercantum dalam perda sebelumnya.
“Itu kan hanya penyesuaian dengan beberapa objek pajak dan retribusi kita yang memang belum masuk dalam Perda yang lama, jadi kita dengan kondisi DIY kemampuan keuangan rendah, harapannya kita bisa menarik objek pajak yang lain, yang baru,” kata Wiyos.
BPKA mulai menginventarisasi potensi penerimaan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dari pemanfaatan aset dan fasilitas pemerintah. Hasil pendataan akan menjadi bahan penyusunan raperda, meskipun belum seluruh potensi tersebut memiliki target penerimaan.
“Karena ada ketentuan kalau itu belum ada di Perda, kita nggak boleh narik ke masyarakat. Sehingga ini semua akan diawali dengan kita melakukan pendataan potensi-potensi di semua OPD kita, baik aset maupun apa yang bisa menjadikan fasilitas pendapatan, kita minta masukan, walaupun nanti di Perda kita itu masih nol targetnya,” ujarnya.
Dalam dokumen awal yang diterima Pandangan Jogja, usulan perubahan meliputi perbaikan nomenklatur jenis retribusi, penyesuaian dan reformulasi tarif layanan, serta perubahan nominal dan satuan tarif pada sejumlah objek retribusi. Dokumen tersebut menyebut penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan biaya layanan dan kondisi ekonomi masyarakat.
