Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang mengatur hukuman penyadapan ilegal. Menurutnya pelaku penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh hanya dikenakan pasal UU ITE.
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menyebut tindakan penyadapan kepada presiden bukan hanya tindakan yang biasa. Menurutnya tindakan insubordinasi bila dikenakan pasal makar saja masih belum cukup.
"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, di hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," ujarnya.
Habiburokhman menyebut tindakan penyadapan ke presiden Prabowo bahkan lebih serius dari skandal watergate di Amerika Serikat (AS). Menurutnya KUHP di Indonesia belum mengatur tindakan yang spesifik terkait tindak pidananya.
"Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada, ya. Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik nih tindak pidana yang sangat ekstrem ini," sebutnya.
Sebagaimana diketahui, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.
"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
(ial/zap)
