Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah mempercayakan penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto kepada pihak kepolisian. Pemerintah juga tidak memiliki rencana membentuk satuan tugas khusus maupun tim khusus untuk menangani perkara itu.
Yusril mengatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan di Bareskrim Polri. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar serta memeriksa sejumlah saksi.
"Sekarang pendalaman terus dilakukan, saksi terus diperiksa. Kita percaya Bareskrim menjalankan secara intensif dan secara profesional sesuai dengan amanat UU," kata Yusril, saat konferensi pers, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
"Karena itu sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah yang mau membentuk tim penyidik. Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan ke pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan ini," tambahnya.
Yusril juga mengatakan bahwa arahan dari presiden juga memberikan arahan agar dilakukan penegakan hukum secara objektif dan sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang buluh. Untuk itu perkembangan kasus saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian, yang nantinya akan disampaikan ke publik.
"Ya perkembangan dapat diikuti oleh saudara yang beritakan ke publik, perkembangan masih berlangsung sampai sekarang, sampai hari ini tersangka belum bertambah, tapi penyelidikan terus dilakukan dan saksi-saksi terus diperiksa dan alat bukti terus di himpun, pendapat ahli juga didengar karena pendapat ahli juga suatu alat bukti pidana," katanya.
Namun Yusril menegaskan bahwa dia tidak bisa menyampaikan perkembangan penyidikan. Dia meminta agar hal itu bisa ditanyakan langsung kepada penyidik di Bareskrim Polri.
(emy/wur)
