Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Presiden Prabowo Subianto dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila diperlukan dalam situasi mendesak untuk mengatur dan mencegah praktik penyadapan ilegal, menyusul pengungkapan kasus dugaan penyadapan yang disebut menyasar kepala negara.
Habiburokhman menyebut penyadapan ilegal terhadap kepala negara sebagai tindak pidana ekstrem yang memerlukan perhatian serius dalam penegakan hukum.
"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pengaturan hukum yang ada perlu diperhatikan agar pihak yang terbukti terlibat dalam penyadapan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya.
Ia menegaskan bahwa penerbitan Perppu masih sebatas wacana yang akan dibahas lebih lanjut.
Habiburokhman Sebut Penyadapan Kepala Negara sebagai Kejahatan EkstremHabiburokhman menilai kasus penyadapan ilegal yang belakangan diungkap Polri memiliki tingkat keseriusan tinggi karena diduga menargetkan kepala negara.
Menurutnya, dugaan penyadapan tersebut menjadi persoalan serius apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melayani masyarakat.
Ia juga menyoroti aspek insubordinasi dalam dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Habiburokhman berpendapat bahwa penggunaan ketentuan mengenai makar saja belum tentu cukup untuk menggambarkan tingkat keseriusan tindakan tersebut.
"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," kata dia.
Ia menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan salah satu skandal paling serius yang pernah terjadi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan sebagai penilaiannya terhadap kasus yang sedang menjadi perhatian dalam penegakan hukum.
DPR Bandingkan Dugaan Penyadapan dengan Skandal WatergateHabiburokhman turut membandingkan dugaan penyadapan tersebut dengan skandal Watergate yang pernah terjadi di Amerika Serikat.
Menurutnya, skandal Watergate berkaitan dengan penyadapan yang melibatkan pihak-pihak yang bersaing secara politik.
Sementara itu, dugaan penyadapan yang menjadi sorotan di Indonesia dinilainya memiliki persoalan berbeda karena disebut menyasar kepala negara.
Ia menekankan bahwa dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kewajiban melindungi masyarakat menjadikan kasus tersebut sangat serius.
Habiburokhman juga menyoroti kemungkinan adanya keterbatasan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menangani tindak pidana yang dinilainya ekstrem.
Menurutnya, ketentuan hukum perlu mampu menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana.
"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," kata dia.
Perppu Penyadapan Dinilai Bisa Menjadi Pilihan dalam Situasi MendesakHabiburokhman mengatakan penerbitan Perppu dapat dipertimbangkan apabila terdapat kebutuhan hukum yang mendesak.
Ia mencontohkan penerbitan Perppu pada masa lalu setelah peristiwa bom Bali sebagai salah satu preseden penggunaan instrumen hukum tersebut.
Menurutnya, langkah serupa dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal.
Meski demikian, ia belum menyatakan adanya keputusan resmi untuk mengusulkan penerbitan Perppu kepada Presiden.
Wacana tersebut masih memerlukan pembahasan dan penilaian lebih lanjut mengenai perkembangan kasus serta kebutuhan pengaturan hukum.
Komisi III DPR Akan Bahas Perkembangan Wacana PerppuHabiburokhman menyampaikan bahwa kemungkinan penerbitan Perppu penyadapan akan dilihat berdasarkan perkembangan pembahasan di Komisi III DPR RI.
Ia menyebut persoalan tersebut akan menjadi perhatian dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," katanya.
Komisi III DPR sebelumnya juga telah menyoroti kebutuhan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sebagai bagian dari penguatan pengaturan hukum.
Namun, dalam keterangannya kali ini, Habiburokhman belum merinci materi yang akan diatur apabila Presiden memutuskan menerbitkan Perppu.
Wacana tersebut muncul di tengah perhatian terhadap dugaan penyadapan ilegal yang sedang diungkap aparat penegak hukum.
