Pemulihan pascabencana Sumatera menyasar juga ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Bencana hidrometeorologi pada November tahun lalu telah menciptakan kerugian bagi para petambak. Namun, di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, pemerintah mulai menjangkau mereka dalam upaya mengembalikan ketahanan ekonomi mereka.
Hal itu tampak dari aksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang l menyalurkan stimulus sarana produksi budidaya. Stimulus ini diberikan berbasis validasi ketat by name by address (BNBA) serta kesiapan lahan tambak.
Kebijakan ini memprioritaskan tambak berkategori rusak ringan. Ini merupakan langkah cepat agar perputaran ekonomi dan mata pencaharian petambak air payau berputar kembali. Mereka dapat beraktivitas tanpa harus menunggu seluruh rehabilitasi infrastruktur fisik tuntas.
Program ini menyasar tambak rakyat di Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Di titik lokasi ini, urgensi perbaikan lahan tambak sangat tinggi menyusul terjangan banjir besar pada November 2025. Bencana itu melumpuhkan usaha petambak akibat endapan lumpur pekat dan hilangnya seluruh komoditas udang.
Berkat kerja terarah pemerintah dan semangat gotong royong warga, optimisme kini merekah kembali. Progres penyelesaian pekerjaan terlihat jelas. Sebanyak 25.000 ekor benur berhasil ditebar di petak tambak milik petambak lokal, Ikhsan Zainal Abidin, setelah lahan dibersihkan dan disiapkan dengan baik.
Bantuan ini bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tahun Anggaran 2026. Ini adalah alokasi dana tambahan di luar anggaran reguler (pagu awal) yang dialokasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) atas persetujuan dan pembahasan bersama dengan DPR. Tujuannya antara lain untuk Program Prioritas dan Strategis Nasional yang berkaitan dengan kelautan, rehabilitasi pasca bencana dan bantuan sarana dan prasarana (Bansarpras).
Manfaatnya langsung dirasakan oleh petambak. Mereka yang sempat terhenti produksinya, kini kembali menatap masa depan dengan bersemangat mengelola tambak demi memulihkan ekonomi keluarga.
Keberhasilan implementasi program ini tidak terlepas dari mekanisme verifikasi berjenjang yang diterapkan secara akuntabel, transparan, dan terstruktur. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara, Syarifuddin, mengapresiasi efektivitas sistem pendataan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Pendataan diawali dengan pencatatan by name, by address atau BNBA pembudidaya ikan yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara. Data diusulkan oleh masing-masing kepala desa, kemudian diverifikasi dan dimasukkan oleh penyuluh perikanan melalui tautan yang disediakan KKP.
Selanjutnya, dinas mengusulkan data tersebut. Berdasarkan data BNBA, penyuluh perikanan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima dan calon lokasi atau CPCL. Hasilnya dikirimkan ke dinas untuk kami usulkan kepada KKP," ujar Syarifuddin.
"Tentu. Itu salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Sebelum pendistribusian dan penebaran benur, DKP Kabupaten Aceh Utara bersama tim penyuluh perikanan sudah melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang kesiapan lahan tambak. Tujuannya agar saat benur ditebar, kondisi tambak sudah optimal dan mendukung pertumbuhan udang. Dalam pelaksanaannya, penyuluh juga sudah kami minta melakukan pengawasan, pendampingan, dan pemantauan kegiatan budidaya," tambahnya.
Rasa optimisme dan apresiasi mendalam juga terpancar dari penerima manfaat di Desa Cot Seurani, Ikhsan Zainal Abidin, yang menyambut gembira kembalinya geliat budidaya tambaknya berkat benih yang telah ditebar.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu,” kata Ikhsan.
Strategi pemulihan usaha pertambakan ini dirancang dengan merujuk langsung pada dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028. Sesuai panduan Renduk, strategi rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan dipacu melalui pemulihan prasarana produksi, perbaikan akses operasional dan tata air saluran pendukung, penyaluran stimulan sarana produksi seperti benur dan pakan, skema perlindungan usaha, serta pendampingan teknis intensif dari para penyuluh di garda depan.
Pada tahap rekonstruksi berkelanjutan, penataan kawasan diarahkan mengusung prinsip ketahanan bencana jangka panjang, penguatan standar mutu infrastruktur tambak yang tangguh, serta integrasi ekosistem budidaya, pengolahan, dan hilirisasi demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Secara makro, data rekapitulasi Poskonas Satgas PRR dan Renduk mencatat bahwa dampak hidrometeorologi di Sumatera merusak 31.248 hektare kawasan tambak, kolam, dan prasarana pendukung di tiga provinsi, di mana kerusakan terluas berada di Provinsi Aceh seluas 30.417 hektare, disusul Sumatera Utara seluas 575 hektare, dan Sumatera Barat 256 hektare.
Khusus di Kabupaten Aceh Utara, total tambak terdampak mencapai 10.700 hektare. Menjawab tantangan tersebut, skema stimulus ABT KKP 2026 dengan cepat mengintervensi 1.375 hektare tambak rusak ringan bagi 1.600 petambak di 11 kecamatan pesisir—mulai dari Muara Batu, Dewantara, Blang Bayu dan Arun, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, hingga Tanah Jambo Aye—dengan realisasi bantuan mencapai 40 juta hingga 48 juta ekor benur serta 50,54 ton pakan udang.
Secara nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencatat penanganan mencakup lebih dari 33.000 pelaku usaha di tiga provinsi terdampak, termasuk 25.386 pembudidaya ikan. Melalui alokasi APBN KKP sebesar Rp371,8 miliar pada 2026, pemerintah berhasil mereaktivasi kembali 5.707 hektare tambak dan kolam di delapan kabupaten/kota di Aceh, memulihkan ribuan petambak untuk berproduksi kembali secara mandiri.
Kerja cepat dan kolaboratif lintas kementerian di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mengawal pemulihan menyeluruh. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan usaha petani tambak berjalan terpadu dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menyebut hampir Rp30 triliun telah dialokasikan melalui 29 kementerian dan lembaga pada tahun 2026, ditambah dukungan fiskal pusat kepada pemerintah daerah melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan. Ia juga mendorong intervensi pemerintah pusat bagi daerah terdampak yang kemampuan anggarannya menurun agar pekerjaan pemulihan tetap berjalan optimal di lapangan.
