Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengingatkan agar perluasan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset tidak dilakukan tanpa batasan yang tegas. Ia menilai, penguatan kewenangan negara harus tetap menjamin kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, aturan mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran terlalu luas.
“Perluasan jenis tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini harus disertai batasan normatif yang jelas,” ujar Benny dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama akademisi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Dua Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN Sebelum OTT
Benny juga menyoroti sejumlah ketentuan penting, mulai dari non-conviction based (NCB), hubungan antara aset dan tindak pidana (asset-crime nexus), pembuktian terbalik, hingga perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties).
Menurutnya, mekanisme perampasan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset dirampas tanpa hubungan yang jelas dengan tindak pidana, terlebih jika menyangkut hak kepemilikan pihak lain.
“Efektivitas perampasan aset itu juga harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya kita merampas, ini yang menjadi catatan betul bagi kita, tetapi harus ada kepastian hukum dan keadilan,” ungkapnya.
Benny pun mengingatkan agar pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana tidak kehilangan hak atas aset hanya karena memiliki hubungan kepemilikan atau keterkaitan dengan seseorang yang sedang menjalani proses hukum.
Baca Juga: Dalang Kasus Sadap Segera Terungkap? Tersangka Ahrie Sonta: Kami akan Buat Terang Kasus Ini
Sebelumnya, pada Kamis (5/11/2026), Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan judul RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Selain korupsi, cakupan tindak pidana dalam rancangan tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang.
