Yusril Sebut Penjelasan Temuan Penyadapan Ilegal Kewenangan Penyidik

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penjelasan mengenai temuan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya merupakan kewenangan penyidik Polri. Ia tidak berwenang menjelaskannya kepada publik.

"Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik," kata Yusril saat jumpa pers di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.

Yusril mengatakan penyidikan kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu masih berlangsung. Sehingga, penjelasan mengenai temuan teknis penanganan perkara menjadi wewenang pihak kepolisian.

Yusril juga menyerahkan kepada penyidik terkait kemungkinan pembukaan hasil penyadapan kepada publik agar motif para tersangka jelas.

"Ya karena penyidik juga kan komunikasi kepada publik," kata Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keterangan kepada pers di Jakarta, Senin (9/11/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Kepolisian masih mendalami perkara dengan memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, serta meminta pendapat para ahli. Perkembangan penyidikan, kata Yusril, tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penyadapan, tetapi mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Selain itu, Yusril menyatakan pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Sebab, tindak lanjut sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri. Hal itu bertujuan agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional," ujar Yusril.

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Mereka ialah Jenderal LSP, Irjen AS, Irjen EH, dan Irjen SU.

Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.