Pemerintah tidak akan membentuk tim penyidik atau satuan tugas khusus untuk mengusut penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah mempercayakan penanganan perkara ini kepada penyidik Bareskrim Polri. Pemerintah menilai Polri sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus tersebut.
"Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Pullman Hotel Jakarta, Senin (9/11).
Ia mengatakan, hingga saat ini eksekutif tidak memiliki rencana atau keinginan untuk mendirikan badan khusus di luar struktur kepolisian. Pemerintah memilih memegang prinsip pengawasan melekat pada jalur institusi penegak hukum yang resmi.
"Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan ini," tegas Yusril.
Sebelumnya, pemerintah menyoroti serius aksi penyadapan terhadap Kepala Negara karena dikonstruksikan bukan sebagai tindak pidana siber biasa.
Kedudukan hukum Presiden sebagai eminentia personae membuat tindakan peretasan tersebut berindikasi kuat pada upaya melumpuhkan fungsi pemerintahan dan stabilitas kepemimpinan nasional, sehingga dijerat dengan pasal-pasal makar dalam KUHP.
Sejumlah jenderal polisi saat ini telah menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal Prabowo. Salah satunya adalah mantan Kapolri Listyoo Sigit Prabowo.
