Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada 11 perusahaan perkebunan yang hak guna usaha (HGU)-nya direkomendasikan Bareskrim Polri untuk dicabut. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan persoalan kebakaran lahan di wilayah konsesi perusahaan.
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11).
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11,” kata Nusron.
Nusron mengatakan, berdasarkan data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership (BO), sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor maupun pemegang saham dari luar negeri, antara lain Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Kalau dilihat dari BO-nya, atau Beneficiary Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini,” ujarnya.
Nusron menjelaskan, pemerintah membagi penanganan 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster. Klaster pertama terdiri atas tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya akan dicabut.
“Klaster pertama yang dicabut semuanya HGU-nya, ada tiga. Yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare, dicabut semuanya,” kata Nusron.
Menurut Nusron, pencabutan seluruh HGU dilakukan karena sejumlah pelanggaran, mulai dari luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, kebakaran berulang, hingga tidak tersedianya sarana mitigasi kebakaran.
“Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50 persen. Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada. Yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak,” jelasnya.
Selain PT MIB, dua perusahaan lainnya dalam klaster pertama adalah PT RKA dengan luas 11.558 hektare dan PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
“Kemudian yang kedua, PT RKA seluas 11.558. Kemudian PT eh SKM eh seluas 5.355 dan juga seluas 2.360,81, ada dua bidang. Itu yang dicabut semua,” ujarnya.
Sementara itu, pada klaster kedua, terdapat satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Nusron memastikan lahan tersebut akan diambil alih negara.
“Kemudian klaster kedua, ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis tahun 2020. Dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT SPT BSLT seluas 2.300 hektare,” ungkapnya.
Pada klaster ketiga, terdapat tiga perusahaan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan HGU ketiga perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan.
“Yaitu PT ANI seluas 5.244 hektare, kemudian PT BOS seluas 4.750 hektare, kemudian PT AIR seluas 5.134 hektare,” kata Nusron.
Ia juga merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengevaluasi izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
“Pertimbangannya sama, ya kan? Kejadian berulang, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif. Jadi Izin Usaha Perkebunan tapi belum ada perkebunannya,” ujarnya.
Selanjutnya, klaster keempat mencakup satu perusahaan yang hanya akan dikenai pencabutan sebagian HGU. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
“Yang keempat, ini perusahaan yang kedelapan berarti, yaitu pencabutan sebagian. Kenapa sebagian? Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen. Yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektare. Jadi ada 8 yang kita tindak,” jelas Nusron.
Adapun tiga perusahaan terakhir masih dalam tahap pendalaman untuk menentukan apakah HGU-nya akan dicabut seluruhnya atau sebagian.
“Yang klaster lima, yang ketiga, sedang pendalaman. Sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS,” katanya.
Nusron mengatakan, pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dan pengukuran data sebelum menentukan tindakan terhadap ketiga perusahaan tersebut.
“Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” ujarnya.
Nusron menambahkan, pemerintah akan segera menyiapkan rancangan surat keputusan (SK) terkait tindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
“Dan nanti selanjutnya tinggal masalah drafting SK, akan kami umumkan segera. Terima kasih,” pungkasnya.
Berikut daftar 11 perusahaan yang HGU-nya direkomendasikan Bareskrim untuk dicabut:
1. PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
5. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
11. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
