jpnn.com, JAKARTA - KPK menjadwalkan pemeriksaan dua saksi dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tersangka HNV, Senin (9/11).
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
BACA JUGA: Usut Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Periksa 2 Eks Karyawan BUMN
Kedua saksi adalah Budi Satria dari pihak swasta dan Lany, Direktur PT BPR Olympindo Primadana. KPK belum menyampaikan materi yang akan didalami. Dalam penyidikan sebelumnya, KPK menyebut ada dana yang ditempatkan pada deposito bank perkreditan rakyat, namun belum menjelaskan kaitannya dengan kedua saksi.
HNV adalah Mohamad Haniv, mantan Kepala Kanwil DJP Banten (2011) dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus (2015-2018). KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 12 Februari 2025 dan mengumumkannya pada 25 Februari 2025. Saat itu nilai dugaan gratifikasi dihitung Rp21,5 miliar. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi mantan pejabat pajak Yul Dirga.
BACA JUGA: MIND ID Gandeng KPK, Perkuat Pengawasan Hilirisasi dan Kedaulatan Mineral
KPK menahan Haniv pada 19 Agustus 2026. Menurut penyidik, ia diduga memanfaatkan jabatan dengan meminta sponsor untuk peragaan busana anaknya kepada perusahaan wajib pajak, yang menghasilkan sekitar Rp700 juta. Ia juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing senilai sekitar Rp10 miliar pada 2013-2018 dan Rp10 miliar lain melalui perantara pada 2014-2022, yang ditempatkan dalam deposito. Total penerimaan diduga sedikitnya Rp20,7 miliar. (Tan/jpnn)
BACA JUGA: KPK Periksa Pegawai Bea Cukai, Usut Pengembangan Kasus Suap Impor Barang
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sebut Bobby Rasyidin Kooperatif Serahkan Uang
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
