Bivitri Sebut HMP Pemakzulan Gibran Bisa Segera Dimulai: Putusan Hukum Jelas, Tinggal Proses Politik

Wapres Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan salat Jumat di Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026). (Sumber: ANTARA/Prisca Triferna)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Bivitri Susanti, menyebut DPR RI bisa segera memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memulai langkah pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ketika masa sidang dibuka pada Selasa (10/11/2026).

Bivitri menyatakan, dari aspek hukum, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas mengenai kontroversi pendidikan anak Joko Widodo tersebut.

Baca Juga: Masa Sidang DPR Dibuka, PKS Siap Tempuh HMP terkait Gibran: Ini Masalah Keadilan

Terkait pemakzulan, pakar hukum tata negara itu menyebut DPR memiliki opsi interpelasi, angket, dan HMP. Namun, karena putusan hukum sudah dikeluarkan pengadilan tertinggi, maka DPR disebut tak perlu menempuh angket atau interpelasi.

"Padahal putusan MA itu sudah luar biasa jelas, kalau misalnya DPR melaksanakan hak angket pun yang akan digali adalah hal yang sama," kata Bivitri Susanti dalam program "Sapa Indonesia Malam" KompasTV, Senin (9/11/2026).

"Padahal asumsinya di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi prosedurnya sudah ketat sekali, karena kalau di pengadilan ada hukum acara dan pro-justisia pasti."

Bivitri kemudian menjelaskan mengenai putusan MA yang membatalkan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Kata Bivitri, MA telah menetapkan suket tersebut batal demi hukum. Sehingga, dasar hukum bahwa Gibran diakui lulus SMA/sedrajat dianggap tidak pernah ada.

"Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum, makna dari kata batal demi hukum itu adalah dia benar-benar dianggap seakan-akan, saya pakai bahasa yang lebih sederhana saja, seakan-akan dia enggak pernah eksis," kata Bivitri.

"Nah, tetapi itu hukumnya, sekarang yang dibutuhkan adalah keputusan poitik, karena itu menurut saya dia harus masuk ke hak menyatakan pendapat."

Baca Juga: Surya Paloh soal Pemakzulan Gibran: Kalau Itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan Saja

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV